Peran Bawaslu Dipertanyakan Terhadap Ketidaknetaralan Penyelengara Negara dan ASN

SOREANG, KejakimpolNews.com - Bawaslu yang mulai aktif akan memeriksa dan meminta keterangan sejumlah oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Bandung dan juga aparat sipil negera (ARN) pada pilkada Kabupaten Bandung 27 November 2024 mendapat respon positif.

Sebab memang pada Pilkada Kabupaten Bandung mendatang yang akan menampilkan dua pasangan bacalon dan telah mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung pada Kamis (29/8/2024) lalu, harus ditanggapi netralitas para ASN dan penyelenggaran negara.

Seperti diketahui, kedua paslon bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tersebut yakni Dadang Supriatna-Ali Syakieb dan Sahrul Gunawan- Gun Gun Gunawan.

Paslon Dadang-Ali Bandung dengan tagline "Bedas Lanjutkan" merupakan kolaisi dari PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PDIP dan sejumlah parpol nonparleme.

Sementara paslon Sahrul-Gun Gun dengan tagline "Alus Pisan" diusung Golkar, PKS dan sejumlah parpol nonparlemen.

Diberitakan, jelang pilkada serentak nasional 27 November 2024 mendatang banyak pihak mempertanyakan sejauhmana netralitas ASN dan kades, termasuk peran Bawaslu serta KPU.

Seperti di Kabupaten Bandung, selain ada pemilihan Bupati Bandung (Pilbup), juga ada pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Saat ini ASN, kades, Bawaslu dan KPU Kabupaten Bandung disorot terkait netralitas teritama pilbup Bandung.

Yudistira, salah seorang pemerhati politik dan kebijakan publik di Bandung timur yang juga Ketua DPC Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kabupaten Bandung
ketika dimintai keterangannya membenarkan jika jelang pilkada Bandung netralitas ASN, kades, Bawaslu dan KPU banyak yang mempertanyakan.

"Jika saat ini banyak pihak yang mempertanyakan netralitas ASN, kades, Bawaslu dan KPU sah-sah saja. Pasalnya mereka ingin pilkada Bandung aman, lancar dan sukses tanpa ekses," kata Yudistira kepada KejakimpolNews.com, Selasa (3/9/2024).

Menurut Yudistira, saat ini tahapan pilkada Bandung sudah dan akan berproses. Salah satunya muncul dua bakal calon bupati dan wakil bupati yaitu Dadang Supriatna-Ali Syakieb serta Syahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan.

"Semoga masyarakat Kabupaten Bandung bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani mereka karena suara masyarakat menentukan kabupaten Bandung ke depan,"ucap Yudistira.

Yudistira pun tak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu sampai ke tingkatan bawah, harus benar-benar menjaga kode etik sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Mereka dituntut profesional, beruntegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

"Banyak laporan dan ada temuan di lapangan ada kegiatan bernuasa kampanye terselubung dan pemasangan baligo serta poster bergambar bacalon bupati dan bacawalon bupati. Ini namanya curi star dan dipertanyakan dimana peran Bawaslu serta panwas," ungkapnya.

Begitu juga ASN dan aparat desa terutama kades harus benar-benar menjaga netralitas demi suksesnya demokrasi.

Termasuk kata Yudistira, stakeholder turut mengawal dan mengawasi agar penyelenggaraan pemilu berjalan lancar.

"Tidak kalah penting kepada tim sukses agar saling menjaga dan menghormati satu sama lain, tidak saling menghujat, tetapi silakan sampaikan visi dan misi jagoan nya. Sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti, paham dan mengetahui, bukan mengembangkan pragmatis tetapi kembangkan wawasan dan pengetahuan, pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat khususnya generasi muda atau pemilih pemula," katanya.

Hal senada dilontarkan oleh Prof. Deni Kamaludin Yusup, pemerhati politik yang juga guru besar UIN SGD Bandung, warga Cinunuk Cileunyi ini.

"Jika ingin Pilkada Bandung aman, lancar dan sukses tanpa ekses tak bisa ditawar-tawar lagi, ASN serta kades harus benar-benar netral. Jika melangggar ada sanki seuai peraturan dan undang-undang," kata Deni.

Pun bagi Bawaslu dan KPU kata Deni, pada hajatan Pilkada Bandung kinerjanya dituntut profesional.

"Jika Bawaslu dan KPU terpeleset ini bahaya. Tapi saya percaya Bawaslu dan KPU Kabupaten Bandung profesional," tutup Deni.

Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna menyinggung netralitas ASN di Pilkada Bandung. Hal ini diungkapkan Dadang saat apel pagi ASN Pemkan Bandung bulan September 2024.

Selain itu, apel pagi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan arahan kepada para ASN di lingkungan Pemkab Bandung.

"Jelang pilkada serentak Nasional 27 November 2024 mendatatang harus diketahui oleh semua ASN," kata Bupati Bandung usai apel pagi di Lapangan Upakarti, Pemkab Bandung, Soreang, Senin (2/9/2024).

Dadang Supriatna pun mengajak kepada para ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk mensukseskan Pilkada Serentak Nasional 2024 mendatang.

"Tentunya, ASN tetap menjaga netralitas, yaitu dengan dibuktikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang diharapkan," katanya.**

Author: Yayan Sofyan
Editor: Yayan Sofyan