Bupati DS: Percepatan Pencairan Keuangan dari APBD dan APBN Kuncinya di Operator Desa

SOREANG, KejakimpolNews.com - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan cepat lambatnya pencairan keuangan desa dari Pemkab Bandung (APBD) maupun APBN, bergantung kepada para operator desa.

Jika operator desa tidak disiplin dan lambat dalam menginput data, kata bupati, maka akan berakibat terhadap lambatnya pencairan keuangan desa, menghambat pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa.

Untuk itu Bupati Bandung mengapresiasi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeuda) bagi Para Operator Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, di Sutan Raja Soreang, Senin (9/9/2024).

Pelatihan Siskeudes bagi para operator desa ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) operator desa agar keterampilannya dalam menginput data dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya setiap hari.

"Sebab kalau desa ini terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan, maka akan berakibat pada pencairan tahap berikutnya. Jadi, kunci dari percepatan pencairan keuangan ini tergantung kepada operator desa. Harus disipilin!" tandas bupati dalam arahannya.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini mencontohkan, dari 270 desa, hingga saat ini belum mencapai separuhnya, desa yang sudah mencairkan anggaran Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa.

"Jangan sampai kita lambat membuat pelaporan, lambat menginput data ke Siskeudes, jadi berakibat terhadap lambatnya pencairan. Jangan sampai ada kesan kita malah memperhambat," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Tata Irawan menyampaikan pelatihan Implementasi Siskeudes ini diikuti 270 operator desa. Narasumber yang tampil antara lain Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Ira Hayatunnisma, perwakilan dari BPKP Provinsi Jabar dan akademisi, Dr. Djamu Kertabudi.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar dengan jumlah pelaporan yang beragam dan adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, ujar Tata, tentu menuntut tanggung jawab yang besar pula dari aparat pemerintah desa.

"Untuk itu agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan disiplin anggaran dalam tata kelola pemerintahan desa, yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Maka kami menggelar pelatihan implementasi Siskeudes ini," jelas Tata.**

Author: Yayan Sofyan
Editor: Yayan Sofyan