Musrenbang Kec. Cileunyi, Legislator: Tak Sekadar Seremonial, Harus Diimplementasikan

CILEUNYI, KejakimpolNews.com - Diikuti sejumlah pihak terkait, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cileunyi untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 digelar di Ballroom HIK Parahyangan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (27/3/2025).

Terkait kegiatan ini, Riki Ganesa, anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Bandung yang hadir di kegiatan tersebut bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung mengatakan pentingnya implementasi hasil musrenbang yang tak hanya kegiatan seremonial tahunan.

"Berharap Musrenbang hanya formalitas. Setiap tahun Musrenbang dilaksanakan, tetapi kita harus melihat output dan outcome-nya. Berapa persen realisasi dari usulan yang diajukan?" kata Riki dari Komisi A DPRD Kabupaten Bandung ini.

Menurut Riki, sebagai gerbang Kabupaten Bandung dan etalase nasional, Cileunyi membutuhkan perhatian lebih agar usulan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.

Sementara itu Camat Cileunyi, Cucu Endang yang hadir di Musrenbang tersebut mengatakan, Musrenbang ini mengangkat tema “Optimalisasi Pencapaian IPM Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas”.

Menurut Cucu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Musrenbang.

“Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan Musrenbang untuk RKPD 2026 di Kecamatan Cileunyi berjalan dengan sukses dan lancar," ujarnya.

Cucu pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah sejumlah pihak terkait telah turut serta dalam Musrenbang. "Berharap hasil Musrenbang ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kecamatan Cileunyi,” harapnya

Hilman Faruq, anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Bandung pun berharap agar seluruh usulan dalam Musrenbang dapat diakomodasi oleh dinas terkait.

“Di Kecamatan Cileunyi, kita sudah menetapkan RKPD 2026 serta mengajukan usulan untuk tahun 2025. Saya berharap dinas-dinas di Kabupaten Bandung dapat segera merealisasikan program yang diusulkan, terutama infrastruktur. Jika memungkinkan, sebelum bulan puasa atau sebelum Lebaran, sudah ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Cileunyi, Hadian Supriatna menyoroti perlunya peningkatan partisipasi dalam Musrenbang.

Dari tahun ke tahun, kata Hadian, partisipasi dalam Musrenbang mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kata Hadian, Musrenbang seharusnya menampung hasil perencanaan dari Musyawarah Desa (Musdes) untuk pembangunan daerah.

"Namun, saat ini kita hanya diarahkan memilih dari template usulan yang sudah disediakan. Hal ini perlu dikoreksi agar kebutuhan desa benar-benar terakomodasi,” tuturnya.**

Author: Yayan Sofyan
Editor: Yayan Sofyan