Anggota DPRD Pertanyakan Pembagian Motor N-Max untuk 270 Kades Kabupaten Bandung

foto

Foto: Ilustrasi/kabarraflesia

PEMBAGIAN sepeda motor Yamaha N-Max untuk 270 kepala desa se Kabuoaten bandung, dipertanyakan sejumlah anggota DPRD.

CILEUNYI. KajakimpolNews.com - Terkait pengadaan atau pembelian motor Yamaha N-Max untuk 270 kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung yang katanya dibeli dari kas desa, sumber dananya dari Anggaran Dana Perimbangan Desa (ADPD), mengundang pertanyaan sebagian anggota DPRD Kabupaten Bandung.

"Nanti kami akan tanyakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung," demikian dilontarkan Tedi Surahman, anggota DPRD Kabupaten Bandung, ketika dimintai tanggapannya soal pengadaan motor Yamaha N-Max tersebut, yang kabarnya telah dilaunching belum lama ini oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

Tedi yang juga Sekreteris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS ini berencana memanggin Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata irawan, nanti pasca-reses tanggal 1- 5 Desember mendatang. Pada rentang tanggal tersebut semua anggota DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan agenda reses.

Tedi Surahman menambahkan, dia akan mempertanyakan kepada Kepala DPMD, bagaimana mekanisme pengadaan motor tersebut. "Jika pengadaan motor Yamaha N-Max untuk 270 kades/desa tersebut memenuhi aturan, ya sah-sah saja. Apalagi salah satu tujuan adanya ADPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Diberitakan, sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung akan memperoleh masing-masing satu unit sepeda motor Yamaha N-Max. Sebagian kades mengatakan, pengadaan sepeda motor Yamaha N-Max untuk 270 kades di Kabupaten Bandung tersebut dibeli dari kas desa. Dananya dari Anggaran Dana Perimbangan Desa (ADPD).

"Pembelian 1 unit motor N-Max dari kas desa, dari ADPD ini, pascaadanya perubahan/panambahan ADPD jadi Rp94.097.300. Dari sejumlah poin peruntukan ADPD sebesar Rp94.097 300 ini, di antaranya beli motor," kata Kades Cimekar Iwan Darmawan, Kades Cinunuk, Edi Juarsa, Kades Cibiruwetan, Hadian Supriatna dan Kades Cibiruhilir, Dadang Silahudin kepada KejakimpolNews.com, Selasa (30/11/2020).

Menurut mereka, motor dibeli dari kas desa karena ADPD tersebut masuk kas desa melalui rekening desa. "Pembelian motor N-Max sudah dikondisikan Pemkab Bandung seharga Rp30 juta lebih," kata Iwan Darmawan.

Dibeli dari Kas Desa

Terkait perubahan/penambahan ADPD jadi Rp94.097.300 tersebut, menurut Iwan, selain dibelikan sepeda motor, ada penambahan untuk ATK, insentif lainnya dan untuk studi banding para kades serta lain-lain. Mereka pun tak mempersoalkan jika adanya perubahan/penambahan ADPD tersebut diperuntukan pengadaan motor N-Max meski banyak dipertanyakan masyarakat.

"Benar, pengadaan sepeda motor tersebut pasca perubahan/panambahan ADPD yang telah dilaunching Bupati Bandung, Dadang Supriatna beberapa waktu lalu. Pembelian motor tak ada persoalan, meski dari ADPD, ini ranah Pemdes dan dan BPD, tak perlu musyawarah. Apalagi motor untuk operasional Pemdes, bukan untuk kades. Nantinya motor itupun berpelat nomor merah," kata Hadian.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan Subandi memastikan, pengadaan kendaraan motor operasional untuk 270 Kepala Desa, sudah sesuai aturan dan regulasinya. Tata menjelaskan, latar belakang dan sumber dana untuk kendaraan N-Max tersebut.

"Pemkab Bandung 15 November lalu sudah mengeluarkan keputusan terkait perubahan/ tambahan ADPD bersumber dari perimbangan keuangan yang diterima Pemkab Bandung, dari pajak dan retribusi. Hasil perhitungan kemarin terakhir saat perubahan, ada anggaran yang memang harus disampaikan kepada desa yang jumlahnya kurang lebih 95 juta," terang Irawan.

Tata menambahkan, pihaknya membuat regulasi untuk pemanfaatan anggaran tersebut. Selain untuk penghasilan tetap perangkat desa, anggaran tersebut juga digunakan untuk tambahan operasional BPD, kegiatan penataan batas wilayah serta tambahan operasional penanganan covid-19 dan vaksinasi.

"Mengingat situasi saat ini, dimana kades juga membutuhkan kendaraan operasional yang memang sudah cukup lama tidak ada bantuan kendaraan operasional, maka pak bupati pun kemudian salah satu dalam regulasinya itu untuk pengadaan kendaraan operasional,"ucap Tata.

Jadi kata Tata, tidak ada persoalan karena sudah sesuai regulasi. Jangan lupa, kata Tata, kendaraan ini juga nantinya plat merah, karena ini kendaraan dinas, bukan kendaraan untuk pribadi,"tandasnya. Tata Irawan pun memaklumi jika di tengah situasi seperti saat ini, pro dan kontra pasti ada.

"Tapi tujuannya kan agar bagaimana para kades memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. "Jadi keuntungannya juga nanti untuk masyarakat dan berharap akhir Desember nanti, semua desa di Kabupaten Bandung Sudah bisa membeli motor jenis N-Max tersebut di dealer yang sesuai dengan regulasi yang tertera pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP). **

Editor: Yayan Sofyan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Divaksin Sambil "Ulin" di Cantigi Cileunyikulon, Ratusan Murid SD pun Ceria
Polisi Kembali Gelar Gebyar Vaksinasi Presisi di Pasar Tugu Baleendah
Keren, Bandung Raih Predikat Kota Metropolitan Ramah Sepeda
Pemkot Bandung Bongkar JPO di Depan Kantor Pos
Soal Kenaikan BOp RT/RW di Kab. Bandung, Sekda Sebut akan Dicek Dulu