Korlantas Polri Larang Razia Lalu Lintas, Optimalkan ETLE untuk Tindakan Pelanggaran

foto

Foto : Div.Humas Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memberikan keterangan pers terkait aturan optimalkan penindakan pelanggaran lalin melalui ETLE

JAKARTA, KejakimpolNews com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas (lalin).

Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam rilisnya yang diterima KejakimpolNews.com, Jumat (19/5/2023) mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stationer atau razia.

"Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tidak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stationer atau razia," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya.

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang.

Selanjutnya, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi. Semua ini dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," kata Sandi. Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat," ujarnya.**

Editor: Yayan Sofyan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Waduh, Terigu Palsu Beredar Gunakan Merek Segi Tiga Biru dan Cakra Kembar Bogasari
Polrestabes Bandung Tangkap Bandar Narkoba Internasional, 1,2 Kg Kokain dan Sabu Disita
Polda Metro Telusuri Aliran Dana Judol dari Tersangka Oknum Komdigi
Pupuk Bersubsidi Mestinya Disalurkan di Nagreg Tapi Dijual ke Garut, SS Diciduk Polisi
Duhhh...! Oknum Polisi Pukul Kepala Ibunya dengan Tabung Gas 3 Kg Hingga Tewas