Prof. OC. Kaligis : Hakim Daerah Juga Manusia Biasa, yang Salah Atasannya di Pusat Kurang Peka

JAKARTA, KajakimpolNews.com - Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Kini lembaga tersebut mengajukan anggaran tambahan untuk tahun 2024 sebesar Rp1.7 triliun. Anggaran rata-rata setiap tahun yang diterima MA Rp11 triliun selama ini dirasa belum cukup.

Soal besaran anggaran biaya MA ini sejatinya masih jauh lebih kecil dibanding Kementerian Pertahanan yang memperoleh anggaran paling besar, padahal smua tahu bahwa negeri ini tidak pernah perang dengan negara manapun juga, namun masih saja belanja alat utama sistem pertahanan (Alusista) yang canggih seolah siap melawan musuh besar.

Memang yang dirasakan rakyat saat ini sejak merdeka Agustus 1945 lalu, hingga kini belum sepenuhnya "merdeka" dalam arti sebenarnya. Ketimpangan si miskin dan si kaya semakin lebar jaraknya dan semakin menggila dan juga makin mencolok.

Akiatnya, suasana kebatinan dan kecemburuan sosial dari sebagian rakyat tumnuh dan berkembang makin menggila.

Terkait dengan kondisi MA yang belakangan ini tercoreng, setelah 18 orang dari mulai hakim agung, hakim yustisial, dan panitera serta pegawai elitnya termasuk sekretaris, kini menjadi penghuni ruang sel penjara akibat ditangkap KPK karena terbongkar transaksi jual beli perkara dan kejahatan korupsi lainnya di MA.

"Mahkamah Agung harus dipimpin oleh orang yang strong dan benar-benar berwibawah serta menjadi panutan segenap anak buahnya, seperti di masa lalu itu sangat luas biasa hebatnya," ungkap pengacara kondang sang legenda hukum di Indonesia Prof.Dr, Otto Cornelis Kaligis,SH,MH, LLM atau lebih dkenal dengan panggilan Prof, O.C. Kaligis Jumat (1/9/2023) di Jakarta.

OC Kaligis menanggapi postur anggaran MA yang oleh pihak Komisi III DPR kini juga sedang disorot. Salah satunya soal pengalokasian kesejahteraan hakim yang tidak merata antara hakim di Mahkamah Agung (MA) dan hakim di daerah. DPR penah meminta MA merevisinya.

"Beberapa waktu lalu kami berkunjung ke beberapa daerah, di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Saya miris mendengar cerita dari hakim, baik di pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri," kata anggota Komisi III DPR, Johan Budi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang disiarkan channel YouTube, Kamis (31/8/2023).

Johan Budi mendapatkan fakta, sarana dan prasarana sangat minim. Bahkan rumah dinas yang ditempati hakim-hakim di daerah sangat tidak layak, padahal beban kerja yang diemban para hakim itu sangat berat dan menyangkut nasib banyak orang yang sedang berperkara.

"Anggaran Badan Pengawas MA juga semakin besar, tapi apa yang mereka urus sebab kenyataan di daerah kondisinya memprihatinan. Jangankan mengurus orang daerah, mengurusi perilaku di dalam gedung MA-nya sendiri saja tidak becus sehingga terbukti begitu banyak yang tertangkap oleh KPK. Padahal itu belum seberapa," tukas Kaligis yang miris melihat kondisi MA lembaga yang pernah dibelanya dimasa lalu.

"Biar disebut sebagai wakil Tuhan, hakim itu juga adalah manusia biasa seperti kita juga, memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Jadi jangan langsung salahkan jika ada oknum hakim dan pegawai pengadilan yang masih terus nakal, mencari duit tambahan untuk biaya hidup semakin besar," kata OC Kaligis.

Advokat senior ini juga menyebut akaibat smeua ini ketimpangan terus terjadi antara pusat dan daerah. "Hakim Agung di MA penuh fasilitas dan gaji besar ditambah ongkos perkara, tapi anehnya masih doyan jual beli perkara," katanya.

"Jujur kasihan saya melihat banyak teman-teman saya yang jadi hakim didaerah. Ada yang terpaksa berpisah dengan anak istri karena faktor penghematan dan fasilitas yang tidak manusiawi," pungkas Kaligis yang cukup dikenal di kalangan para pencari keadilan dan juga disegani teman seprofesinya termasuk para hakim.

Beberapasada kali pihak redaksi mencoba meminta klarifikasi ke Jubir MA Suharto maupun kepada Ketua MA Syarifuddin dan wakilnya Sunarto, tapi hingga berita ini diturunkan masih belum merespons.

Mungkin ini juga pertanda kelemahan MA yang semakin terkuak di era Ketua MA sekarang, sehingga terkesan semua menjadi sia sia segala apa yang pernah ditorehkan prestasi gemilang oleh para senior hukum dimasa lalu.**

Author: Armen/Emil F.Simatupang
Editor: Maman Suparman