Bukan Kabupaten Bandung Timur

DPRD Jabar Segera Bahas Tiga Calon Kabupaten Baru

foto

istimewa

Anggota DPRD Prov.Jabar Sidkon Djampi dari F-PKB (kiri),dan Abdy Yuhana F-PDIP (kanan)

BANDUNG,kejakimpolnews.com.- Dari hasil sidang paripurna beberapa waktu lalu, DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah memprioritaskan segera terwujudnya tiga calon daerah otonomi baru (CDOB). Ketiga daerah itu yakni; Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan (Gasel).

Dan ternyata untuk DOB Kab. Bandung Timur yang saat ini ramai diperbincangkan belum jadi prioritas pembahasan. Sedangkan yang tiga CDOB mulai dibahas karena persyaratan pemekaran wilayah untuk tiga CDOB tersebut sudah memenuhi syarat dan lengkap.

“Kita di Komisi I sudah sepakat membuat nota komisi untuk mendukung lahirnya tiga CDOB itu. Persyaratannya sudah lengkap. Termasuk juga kajian ilmiahnya,” ujar anggota Komisi I DPRD Jabar, Sidkon Djampi kepada wartawan di Bandung, Jumat (6/11).

Anggota DPRD dari Fraksi PKB inipun mengomentari Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), yang mengusulkan sepuluh wilayah CDOB meliputi Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Cirebon Timur, dan Korta Puncak Bogor.

Menurut Sidkon, pemekaran wilayah bagi Jawa Barat merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Wilayahnya yang luas dan pendudukannya yang sudah mencapai sekitar 50 juta jiwa, merupakan sebagian fakta yang mendasari keharusan pemekaran wilayah. Idealnya, di Jabar paling tidak terdapat 40 kota dan kabupaten.

Memang pemerintah pusat menerapkan kebijakan menghentikan (moratorium) proses pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sejak 2016. “Benar ada kebijakan moratorium untuk pemekaran wilayah. Tapi mari kita berupaya agar usulan-usulan ini menjadi kebijakan pusat. Dewan mendorong eksekutif untuk meminta pusat segera mencabut moratorium itu. Kami siap bersama eksekutif meminta ke Jakarta,” katanya.

Untuk mewujudkannya, diakuinya harus dilakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah dan DPR RI, agar keinginan pemekaran bisa terwujud. Setidaknya dahulukan dulu tiga calon DOB yang sudah memenuhi syarat. “Selain itu, pemekaran desa juga perlu. Ini harus menjadi target di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Sidkon.

Terkait tiga daerah jadi prioritas DOB , anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana mengatakan, Pemprov. Jabar telah menerima tiga daerah yang diusulkan menjadi DOB. Menurut Abdy, tiga daerah yang akan segera diusulkan oleh pihaknya ke pemerintah pusat.

"Saya kira tiga ini yang diusulkan oleh Pemprov Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar dan dalam waktu dekat DPRD Jabar akan memberikan persetujuan dan diusulkan kepada pemerintah pusat," ungkapnya. Abdy menjelaskan, pemekaran wilayah atau pembentukan DOB ini adalah hal yang positif bagi pemerataan pelayanan dan pembangunan di Jabar.

Menurut Abdy, jika daerah di Jabar bertambah maka diharapkan bantuan pemerintah pusat ke Jabar akan lebih tinggi karena banyaknya jumlah kabupaten/kota. Selain itu, katanya masyarakat yang saat ini kesulitan mencapai pusat pemerintahan pun akan menjadi lebih mudah aksesnya jika ada pemekaran wilayah karena jarak ke pusat pemerintahan akan menjadi lebih dekat.

"Tentunya kalau kita lihat di Jabar, Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan di mana antara pusat pemerintahan dengan paling ujung itu bisa berjam-jam. Kemudian di Garut ada 42 kecamatan yang itu juga sama, jadi mendekatkan pemerintah dengan masyarakat ini terlalu jauh," sebutnya.

Editor : Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Generasi Milenial Jangan Lupakan 'Jas Hijau'
Garut Peringkat Satu Kematian Terbanyak Se-Jabar
20 Daerah di Jabar Akan Terapkan PSBB Proporsional
7,4 Juta KPM di Jabar Akan Terima Bansos
Kabupaten Bandung Kembali ke Zona Merah Bersama 5 Daerah Lainnya