Vonis Korupsi RTH

Tomtom 6 Tahun Penjara, Kadar 5 Tahun, Herry Ditunda, Lainnya Menyusul

foto

Manner Tampubolon

Terdakwa Tomtom Dabbul Qomar (kiri atas) dihukum 6 tahun penjara, Kadar Slamet (kanan atas) 5 tahun penjara. Sedangkan Herry Nurhayat (kanan bawah) vonisnya ditunda hingga 4 November. Dengan tuntutan yang tertulis setebal itu (kiri bawah), menyiratkan bahwa bancakan uang hasil korupsi RTH ini tidak hanya melibatkan ketiga terdakwa saja, tapi ada juga orang lain.

BANDUNG, kejakimpolnews.com.- Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet akhirnya divonis. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).Untuk Tomtom dihukum penjara enam tahun dan Kadar lima tahun.

Sementara itu vonis untuk mantan Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD) Herry Nurhayat batal dibacakan pada Senin (26/10) seperti dua terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjadwalkan vonis terdakwa Herry Nurhayat pada Rabu 4 November 2020 mendatang.

Majelis hakim diketuai T. Benny Eko Supriyadi dalam sidang di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi PN/Tipikor Jln. LLRE Martadinata Bandung, Senin (26/10) berkesimpulan, Tomtom dan Kadar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. Unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain terbukti.

Untuk terdakwa Tomtom, selain vonis pidana hukuman enam tahun penjara Majelis Hakimpun pun mengharuskan terdakwa membayar denda sebesar Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan untuk Kadar, selain vonis pidana lima tahun penjara juga denda sebesar Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan.  

Masih ada hukuman tambahan lainnya, keduanyapun juga harus membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Apabila tidak dibayar, maka jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyita harta benda dan melelang hingga senilai uang pengganti tersebut.

Untuk Tomtom, diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp5,1 miliar dan Kadar diharuskan membayar uang pengganti Rp9 miliar. Jika tidak membayar dan harta harta benda tidak memenuhi nilai tersebut, maka Tomtom bakal ditambah hukumannya selama dua tahun, sedangkan Kadar ditambah satu tahun.  

Vonis untuk Tomtom hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU-KPK). Pada sidang sebelumnya, Tomtom dituntut hukuman penjara enam tahun.

Yang beda untuk terdawa Kadar Slamet, hukumannya lebih berat dibanding tuntutannya yakni lima tahun, sebelumnya ia dituntut 4 tahun.   Hakim menilai pertimbangan hukuman mereka itu diperberat karena keduanya merupakan anggota aparatur negara serta telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk kepentigan diri sendiri dan juga orang lain.

Adapun perkara yang menjerat mereka itu bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Intinya, para terdakwa telah menggelembungkan anggaran pembelian lahan tanah untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mereka kerja sama dengan makelar tanah telah memperkaya diri sendiri dan juga orang lain.  

Akibat perbuatan Tomtom dan Kadar, beserta mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Herry Nurhayat, negara telah dirugikansebesar Rp69.631.803.934,71.  

Penggelembungan anggaran untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) itu terjadi di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012.

Vonis Herry ditunda

Sementara itu vonis untuk mantan Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD) Herry Nurhayat tidak dibacakan pada Senin 26 Oktober 2020 itu seperti dua terdakwa Tomtom dan Kadar.

Majelis hakim menunda pembacaan vonis terdakwa Herry Nurhayat menjadi Rabu 4 November 2020. Sidang pembacaan vonis terdakwa Herry Nurhayat, ditunda dan akan digelar lagi pada Rabu 4 November.

Pengunduran sidang ini memang cukup lama karena terhalang oleh libur cuti bersama yang cukup panjang dari mulai Rabu 28 Oktober hingga akhir bulan.

Ketua majelis hakim Benny T. Eko pun sudah menyampaikannya pada sidang sebelumnya bahwa hakim akan cuti bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah.

Dari sidang itu terungkap pula, ternyata masih ada terdakwa lain yang siap menyusul untuk diadili. Bahkan terungkap pula dana RTH itu mengalir juga ke beberapa orang anggota DPRD Kota Bandung saat itu.

Editor: Maman Suparman  

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Herry Nurhayat Dikembalikan Lagi ke Lapas Sukamiskin
Vanessa Angel Divonis 3 Bulan Penjara
Korupsi RTH: Dada Rosada, Oded, dan Erwan jadi Saksi
Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara Hadir di Pengadilan
Majelis Hakim Perintahkan Terdakwa Dony Dikeluarkan dari Tahanan