Sidang Lanjutan Korupsi RTH

Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Terdakwa Dadang Suganda

foto

Maman Suparman

Sidang lanjutan kasus korupsi RTH di Pengadilan Tipikor/PN Bandung, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi.

BANDUNG,kejakimpolnews.com. - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor/PN Bandung Senin (30/11/2020) kembali melanjutkan sidang kasus korupsi jual beli lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung dengan terdakwa Dadang Suganda.

Sidang hari itu memberi kesempatan kepada Dadang dan tim penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi, menanggapi dakwaan Penuntut Umum (PU) KPK yang telah dibacakan Senin (23/11) pekan lalu.

Di hadapan Majelis Hakim diketuai Benny T. Eko Supriyadi tim Penasihat Hukum terdakwa terdiri dari Dr. H. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum, dan H. Anwar Djamaluddin, S.H., M.H., langsung membantah dakwaan JPU KPK.

Dakwaan PU KPK katanya, tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara pidana atau tindak pidana, melainkan masuk ruang lingkup perdata.

Seperti diketahui, dalam sidang hari pertama Senin (23/11) lalu, terdakwa Dadang Suganda didakwa melakukan korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan kerugian negara sebesar Rp 16 miliar lebih. Selain korupsi, Dadang juga didakwa dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 87 miliar.

Bukan pidana

Menurut tim Penasihat Hukum, dakwaan PU KPK yang intinya terdakwa telah menerima uang beberapa kali dan bertahap sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup RTH Kota Bandung, bukan pidana.

Penasihat hukum Efran Helmi balik bertanya, "Apakah perbuatan memberikan sebagian keuntungan dari peristiwa jual beli tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?"

Menurut Efran, terdakwa Dadang Suganda berprofesi pengusaha yang bergerak di bidang jual beli tanah sejak 1994 hingga sekarang. Jadi wajar punya keuntungan dari hasil penjualan tanah, termasuk keuntungan dari Pemkot Bandung.

Efran pun mengungkap bahwa kliennya, Dadang Suganda memang memiliki tanah cukup luas di sekitar Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, wilayah yang akan dijadikan lahan RTH Kota Bandung.

Karenanya Dadang Suganda pun diundang Pemkot Bandung oleh Hermawan pejabat Bagian Aset DPKAD Kota Bandung. Atas dasar itu, apa yang dilakukan terdakwa Dadang Suganda bukanlah tindak pidana.

Mengutip Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, panasihat hukum meminta kepada majelis hakim agar dakwaan PU KPK harus dinyatakan batal demi hukum.

Majelis hakimpun diminta untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:  Menerima seluruh keberatan/eksepsi yang diajukan oleh tim penasehat hukum Dadang Suganda. Menyatakan bahwa dakwaan PU adalah peristiwa perdata dan tidak mengandung muatan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya menyatakan demi hukum bahwa pengadilan tipikor PN Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK No: 61/TUT.01.04./24/11/2020 tanggal 16 November 2020, batal demi hukum atau setidak tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK tidak dapat diterima.

Majelis hakim pun diminta memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa atau pihak pihak lainnya yang terkait dengan perkara ini tanpa terkecuali.

Permintaan lainnya. Majelis Hakim harus menerintahkan JPU mengembalikan seluruh barang-barang atau harta benda milik Terdakwa yang disita.

Dan terakhir meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti semula. Selesai penasihat hukum membacakan eksepsi, majelis hakim mengundur sidang hingga Rabu 2 Desember 2020 mendatang.**

Editor: Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya