Paula Henry Resmi Pimpin BPK Jabar

foto

Foto : BPK Jabar

SERTIJAB - Paula Henry Simatupang resmi jadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat menggantikan Arif Agus. Serah terima jabatan digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Mochamad Toha, Kota Bandung, Kamis (8/9/2022).

BANDUNG, Kejakimpolnews.com - Paula Henry Simatupang resmi jadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat menggantikan Arif Agus. Serah terima jabatan digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Mochamad Toha, Kota Bandung, Kamis (8/9/2022).

Sebelumnya, Paula Henry merupakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara, Arif Agus akan berpindah tugas dan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat.

Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, mengatakan, serah terima jabatan bukan sekadar seremonial, tapi hakikatnya untuk meneruskan fungsi organisasi dalam kontiuitas, komunikasi, dan penyegaran untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder di lingkungan Jabar.

"Dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai independensi, integritas dan independensi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi. Namun diharapkan dapat menjadi cara penyegaran lingkungan kerja dan pendorong untuk peningkatan kinerja," katanya.

Ia mengapresiasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang menunjukan hasil optimal. Hal itu tercermin dalam rata-rata penyelesaian rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di Jawa Barat yang telah mencapai 77,27 persen. 

"Hasilnya Pemprov dan 26 Pemda di Kabupaten Kota meraih WTP, hanya 2 yang WDP. Apresiasi tinggi, dan mendorong upaya peningkatan kinerja. Pemda yang belum WTP untuk terus meningkatkan menjadi WTP," imbuhnya.

Ia berharap, rekomendasi yang diberikan BPK dapat menjadi referensi utama bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan. "Harapannya rekomendasi kami dapat menjadi referensi utama bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan untuk semakin transparan dan akuntabel," kata Daniel.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna yang hadir di acara tersebut mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi Pemkot Bandung dan BPK Jawa Barat terus terjalin erat untuk menjaga tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

"Kami tentunya terus melakukan optimalisasi dalam bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing," ujarnya, dikutip dari laman Humas Pemkot Bandung.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung terus memperbaiki kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah didapatkan Kota Bandung sejak 2018 lalu.

"Saya pikir dari apa yang sudah baik, tentunya kita harus dioptimalkan jauh baik, dan ujungnya tetap bahwa bagaimanapun juga WTP itu kan selalu dijadikan salah satu ukuran," katanya.

"Kita sudah berkomitmen, arahan pimpinan, kebijakan pimpinan sesuai dengan target di dalam RPJMDP kita, bahwa WTP harus kita pertahankan selamanya," imbuhnya.**

Editor : Dede Suryana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Bagi Pemudik, Catat Tiga Titik Kepadatan Arus Mudik Lebaran Berdasarkan Data Menhub
Sejumlah Artis Melenggang ke Senayan Bikin Politisi Kawakan Hengkang
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1445H 12 Maret 2024, Ini Kata Menag
Ini Langkah Korlantas Polri Cegah Kemacetan Parah Mudik Lebaran 2024
Kapolri: Mudik Tahun 2024 Meningkat 56% Dibanding 2023