Buktikan Diri Memang Juara Jabar Raih Penghargaan IKIP Terbaik Pertama

  • Kamis, 22 September 2022 | 19:53 WIB
foto

Foto : Mahi M.Hikmat.

IKIP JABAR JUARA - Provinsi Jawa Barat, meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik sekaligus Tertinggi dalam Pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022. Penghargaan dari KI Pusat langsung diterima Kadis Kominfo Prov. Jabar, Dr. Ika Mardiah yang didampingi Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Almaida Rosa Putra serta Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dr. Ijang Faisal, M.Si.

BANDUNG, KejakimpolNews.com - Provinsi Jawa Barat, kembali membuktikan diri sebagai Provinsi Juara dengan meraih Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik sekaligus Tertinggi dalam Pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022.

Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat langsung diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah dan didampingi Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Almaida Rosa Putra serta Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dr. Ijang Faisal, M.Si.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2021, Provinsi Jawa Barat berada pada posisi keempat dengan pencapaian IKIP 78,56. Pada 2022 pencapaian IKIP Provinsi Jawa Barat melejit melampaui nilai IKIP Nasional yang hanya 74,43.

IKIP Provinsi Jawa Barat mencapai 81,93 dan masuk kategori baik yang diikuti Bali 80,99, sedangkan 32 provinsi lainnya masuk kategori sedang, dan satu provinsi kategori buruk.

Dalam testimoninya, Kadis Kominfo Jawa Barat, Ika Mardiah mengatakan, prestasi IKIP Jawa Barat merupakan hasil kolaborasi sangat baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Diskominfo Jawa Barat dan Komisi Informasi Jawa Barat yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Jawa Barat.

“Kami bersama-sama melakukan berbagai penguatan peningkatan kapasitas PPID. Bapak Gubernur pun memberikan dukungan dari sisi kelembagaan dan anggaran, sehingga semuanya bisa optimal,” tambahnya.

Menurut Ika, berbagai bentuk kegiatan guna meningkatkan literasi masyarakat dan Badan Publik di Jawa Barat tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan dalam kolaborasi.

“Kami selalu berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas PPID, agenda kegiatan tahunan, peningkatan fasilitas pelayanan informasi, termasuk bagi penyandang disabilitas melalui rapat koordinasi, workshop, bimtek, uji konsekuensi, advokasi dan sosialisasi, termasuk dengan kabupaten dan kota,” jelas Ika.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal pun tampak berbangga hati dengan peraihan nilai IKIP Provinsi Jawa Barat Terbaik dan Tertinggi dalam kategori baik dengan nilai 81,93.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini, sehingga kami pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, sehingga meraih IKIP Terbaik dan Tertinggi. Semoga ke depan tetap dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan menuju IKIP Kategori Baik Sekali,” tambah Ijang.

Program penetapan IKIP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini mengamanatkan agar semua Badan Publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

UU KIP juga telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraannya negara dengan harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik.

Sejalan dengan tugas dan wewenang yang dijalankan Komisi Informasi Pusat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan, terwujudnya dan peningkatan keterbukaan informasi publik.

Kemenko Polhukam turut mendorong dan mengupayakan peningkatan IKIP, di antaranya telah dilaksanakan kunjungan kerja dalam rangka benchmarking dan sharing knowledge ke Provinsi Bali, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga melibatkan Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Terakhir, melaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi di Yogyakarta pada 8 September 2022, bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Pusat, dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan masyarakat yang informatif. **

Editor : Mahi M.Hikmat

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Menteri Koperasi dan UKM Lepas Kirab Kebangsaan Merah Putih Indramayu
Kendaraan dan Pakaian Dinas Polisi Lalu Lintas Resmi Diperbarui
Presiden Jokowi Resmikan Tol Cibitung-Cilincing
Antisipasi Gelombang Penolakan Kenaikan BBM, Ini Instruksi Kapolri
Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Vaksin Booster