PPKM Mikro Diperpanjang

Tren Kasus Aktif dan Meninggal Akibat Covid-19 di Jabar Turun

foto

Foto : @airlangga_hrt | Twitter

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, KejakimpolNews.com. Pemerintah memperpanjang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali, dari tanggal 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), ketika memberikan keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20/02/2021).

Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPKM Mikro Tahap I tanggal 9 hingga 22 Februari. Dari hasil evaluasi tersebut, kata Airlangga, selama penerapan PPKM Mikro, secara nasional jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27 persen dalam sepekan.

Selain itu, tren kasus aktif di lima provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur), menurun. Juga, tren kematian di tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali) mengalami penurunan.

Pun, hasil survei menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen. Menurut Airlangga, pada periode 5-17 Februari, kasus aktif nasional menurun 2,53 persen, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen, dan tingkat kematian turun 0,03 persen.

Secara umum katanya, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah berhasil menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,” ujarnya.

Terkait perpanjangan PPKM Mikro ini, lanjut Airlangga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021, yang akan ditindaklanjuti oleh para gubernur dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah.

Selain itu, juga akan dilakukan penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan, yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment),  penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil, serta integrasi pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan pendataan 3T.

“Pemerintah provinsi diharapkan mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), serta melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui Satgas Daerah,” paparnya.

Airlangga menambahkan, kriteria provinsi ataupun kabupaten/kota serta zonasi risiko di tingkat mikro untuk PPKM Mikro masih sama dengan aturan sebelumnya. Cakupannya adalah 123 kabupaten/kota sampai desa/kelurahan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Airlangga berharap, agar pemberlakuan PPKM Mikro ini bisa terus menekan pandemi Covid-19, yang tentunya dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi.**

Editor : Omay Komar

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021
Perlu Diwaspadai Jalur Selatan Favorit Pemudik Pos Penyekatan Siap Antisipasi
Pemda Harus Tegas Tegakkan Larangan Mudik Lebaran
Kakorlantas Polri Tinjau Pos Lantas Tangguh Cileunyi
Mars PKB pun Menggema di Istana Negara, Ada Apa?