Program Naturalisasi Untuk Perbaiki Prestasi Timnas Indonesia

JAKARTA, KejakimpolNews.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan, program naturalisasi menjadi bagian untuk memperbaiki prestasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

"Melakukan naturalisasi pun merupakan cara yang terhormat," kata Erick Thohir ketika bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (19/09/2024).

Menurutnya, bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi. Erick Thohir merujuk pada timnas negara lain yang juga melakukan naturalisasi, seperti Belanda, Spanyol, Prancis dan lain-lain.

"Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Semua terbuka. Saya dan pak menteri (Menkumham= Red), fokusnya sama talenta terbaik, pilihannya adalah pemain yang punya darah Indonesia," kata Erick.

Erick menekankan langkah yang dilakukan PSSI tidak sebatas untuk program jangka pendek. Semua program tetap selaras dengan pembinaan pemain usia muda.

"Enggak ada program jangka pendek, semua berkesinambungan. Insya Allah ini bisa jadi percepatan prestasi kita semua," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Supratman Andi Agtas menyatakan, Kemenkumham turut mendukung dalam upaya meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

“Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan naturalisasi akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026,” kata Supratman.

Supratman berharap, agar dukungan yang diberikan kepada timnas dapat mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional, khususnya di cabang sepak bola.

Seperti diketahui, pada Selasa (17/09/2024), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menkumham, dan PSSI melakukan rapat kerja dengan Komisi III dan Komisi X DPR RI untuk proses naturalisasi dua pemain asal Belanda, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Komisi III dan Komisi X DPR RI setuju, agar kedua pemain tersebut menjadi WNI. DPR RI akan membawa hal itu ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi keputusan DPR RI yang digelar hari ini (Kamis, 19/09/2024).**

Editor : Omay Komar