Rame-Rame Minta Tambah Anggaran

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

MAKIN pusing tujuh kalilinglah presiden Prabowo Subianto. Belum dua bulan duduk di Kursi RI 1, bebannya bertambah terus. Saya makin khawatir dia overloads. Kelebihan muatan.

Selain banyak program dan janji, belakangan rame-rame para Menko dan Menteri minta tambah anggaran.
Tujuh Menko semua minta; Menko Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isha Mahendra sambil berucap agak sinis mana bisa bekerja dengan anggaran cuma Rp9 miliar, seraya dia minta tambahan Rp325 miliar lagi.
Menko lain pun demikian: Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambah Rp505,9 miliar. Mantan Mendag itu berkilah anggaran itu untuk percepatan swasembada pangan. Presiden Prabowo, kata Zulhas meminta target swasembada pangan itu dipercepat dari 2028 ke 2027. Minimal wasembada beras dulu.

Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar) minta juga tambahan Rp653,7 miliar. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno) minta Rp360,3 miliar. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) Rp503,1 miliar.

Dan ini yang bikin presiden terbelalak. Menko Politik dan Keamanan (Budi Gunawan) minta Rp3 triliun. Inalillahi....

Pokoknya jumlah permintaan tambah anggaran 7 Menko itu mencapai Rp 5,8 triliun.

Lalu pada tataran menteri teknis :
- Menteri Desa (Sandri Susanto) minta tambahan Rp1,4 triliun.
- Menteri PU (Dody Hanggodo) Rp60,6 triliun.
- Menteri HAM (Natalius Pigay) minta Rp20 triliun.

Kekurangan anggaran itu terjadi antara lain karena APBN 2025 itu disusun oleh pemerintahan Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jadi belum ada program Kabinet Merah Putih.

Jika harus memenuhi permintaan tambahan anggaran itu (yang hampir mencapai Rp100 triliun, sangat mungkin pemerintahan Prabowo Gibran harus mencari pinjaman.

Secara teknis bukan perkara susah. Ada Menteri jago ngutang (SMI) yang kembali tandang. Serahkan dia itu mah, pasti jos. Tapi masalahnya kok ngutang lagi ngutang lagi.

Soal itu, SMI pasti menjawab utang kita masih dibawah ratio (60%) PDB. SMI memang tak salah. Utang yang dicetak Jokowi sampai angka Rp8.400 triliun baru 39%, jadi masih leluasa untuk ngutang lagi. Untuk sampai batas maksimal ratio utang kepada PDB (60%) masih bisa ngutang sekitar Rp4 ribu triliun lagi.

Tapi masalahnya utang itu tanggung jawab siapa ?

Jokowi contohnya, setelah ngutang sampai Rp8.400 trilin, boro-boro tanggung bayar, merasa salah pun tidak. Ketika habis waktu, dia ngeloyor saja pulang. Kira kira seperti itu pula dengan Prabowo Gibran.

Mereka paling paling cuma to say good bye istana? Lalu pulang meninggalkan utang bejibun.
Jadi siapa yang bayar utang itu nanti?
Meneketehe.**