6 Aparat Luka, Halte Dibakar

1.000 Pendemo Diamankan, Polisi Tuding Kelompok "Anarko" Perusuh

foto

Asep Burhanudin

Taman Cikapayang pada aksi Selasa (6/10) porak poranda dirusak. Siapa yang merusak? Sementara aksi massa mahasiswa dan buruh pada Jumat (8/10) relatif tertib.

JAKARTA, kejakimpolnews.com.- Polda Metro Jaya mengamankan hampir seribu orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sejumlah titik di ibu kota pada Kamis (08/10).

“Sudah hampir seribu yang kita amankan, itu adalah kelompok anarko, perusuh – perusuh itu,” ujarnya, " kata Kabid Humas Polda metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

Ada beberapa fasilitas umum, termasuk korban polisi juga sudah enam yang korban luka. Kemudian juga ada beberapa fasilitas kepolisian, seperti pos lantas dibakar, ada juga halte bus yang dirusak.

Ia menyampaikan polisi akan menyelidiki aksi pengrusakan tersebut. “Ini yang merusak perusuh. Ini memang perusuh yang menunggangi teman – teman buruh melakukan unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta diwarnai kericuhan. Massa membakar sejumlah fasilitas umum, pos polisi, hingga halte TransJakarta. Hingga sekitar pukul 22.30 WIB, di beberapa titik di ibu kota, massa perusuh masih bertahan.

Aparat keamanan terus berupaya membubarkan massa. Sebelumnya, Menteri Kordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintah yang menghormati kebebasan berpendapat sepanjang dilakukan secara damai.

Pemerintah menyayangkan adanya tindakan anarkis yang dilakukan massa di tempat – tempat tertentu. Ia menegaskan pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum kepada seluruh aktor yang menunggangi aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal tersebut.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, pada Kamis malam sempat menemui para pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya namun dia mengingatkan agar keadilan yang ingin disuarakan itu disampaikan dengan tertib.

“Hak untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia tidak hilang karena Indonesia memang negeri merdeka. Karenanya, apa yang akan menjadi aspirasi harus disampaikan secara tertib,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

Efitor: Dede Suryana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Jadwal Mobil SIM Keliling di Bandung
100 Pendemo Yang Diamankan di Mapolrestabes Bandung Jalani Rapid Test
Akibat Layangan Berkawat Gangguan Listrik di Garut Meningkat 300 Persen
Longsor Timbun Jalan Provinsi, Jalur ke Pameungpeuk Lumpuh
Kegiatan Belajar Mengajar di Ponpes Husnul Khotimah Kuningan Dihentikan