38 BUMD dan 22 Intansi Vertikal Ikuti Tahap E-Monev KIP 2024
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulai menyelenggarakan Bimbingan Teknik (Bimtek) Desain Aplikasi E-Monev 2024 kepada 146 Badan Publik yang ada di Jawa Barat secara bertahap.
BANDUNG, KejakimpolNews.com - Setelah me-launching E-Monev 2024 minggu lalu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulai menyelenggarakan Bimbingan Teknik (Bimtek) Desain Aplikasi E-Monev 2024 kepada 146 Badan Publik yang ada di Jawa Barat secara bertahap.
Dalam Bimtek tersebut disampaikan materi terkait pengisian dan penggunaan aplikasi serta tahapan penilaian monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik.
Bimtek tahap pertama diselenggarakan, Rabu (17/07) di Sangga Buana Room Gedung Sate Bandung dengan peserta 39 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan 22 Instansi Pemerintah Vertikal yang ada di Jawa Barat.
Acara dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dedi Dharmawan, S.H, M.M., dan pengantar E-Monev 2024 dari Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Dadan Saputra, S.Pd,,M.Si.
Pada kesempatan itu pula, materi Desain E-Monev 2024 disampaikan oleh Tim Penilai Independen Monev 2024, Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si.
Kegiatan Bimtek ini akan menjadi rangkaian agenda Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam beberapa waktu ke depan, dimulai dengan Bimtek Instansi Vertikal dan BUMD (17/07), kemudian Bimtek terhadap 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (23/07), Bimtek terhadap 27 Pemerintah Kota/Kabupaten (25/07), dan Bimtek terhadap Partai Politik di Jawa Barat (29/070.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dedi Dharmawan, S.H., M.M., menegaskan kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Jawa Barat dengan membentuk Komisi Informasi Darah Jawa Barat dan menggagas pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.
Dedi menambahkan, wujud lain dari komitmen tersebut ialah dengan peraihan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang menempati posisi tertinggi nasional dengan nilai 84,43 dan termasuk badan publik informatif dengan nilai 95,53.
Maka dari itu, kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Alhamdulillah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang informatif di Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun 2020 hanya 5, tahun 2023 menjadi 23 OPD. Pun BUMD informatif, yang awalnya, pada tahun 2020 tidak ada, tahun 2023 menjadi 3 BUMD. Termasuk juga meningkatnya jumlah Badan Publik Informatif untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Institusi Vertikal di Jawa Barat dan Partai Politik,” ungkap Dedi.
Sepakat dengan sambutan Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Mahi M Hikmat, selaku Tim Penilai Independen Monev 2024, juga menekankan pentingnya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, sehingga harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Selain itu, ia juga memaparkan peningkatan Badan Publik Informatif yang ada di Jawa Barat tahun 2024.
“Tahun ini, peserta E-Monev Keterbukaan Informasi Publik meningkat sebanyak 146 peserta di antaranya, 27 Pemerintah Kabupaten/Kota, 49 Perangkat Daerah, 38 BUMD, 22 Instansi Vertikal, dan 10 Partai Politik,” tutur Mahi.
Selain diberi arahan tentang pentingnya Program Monev Keterbukaan Informasi Publik, peserta juga mendapatkan pemaparan terkait hal-hal teknis yang berkenaan dengan Bimtek dan Pengisian SAQ oleh Egia Riska Fazrin, S.Si,C.Me., Dawam, S.Sos., C.Me.**
Author: Mahi M.Hikmat
Editor: Maman Suparman
