Warga Desa Sirnagalih KBB Minta Plt Bupati Tindak Oknum Gelapkan Bansos PKH-BNPT

foto

ilustrasi

SEORANG warga penerima bantuan sosial dari Kemensos.

BANDUNG BARAT, KejakimpolNews.com - Kembali muncul permasalahan baru, sejumlah warga di Desa Sirnagalih. Kecamatan Cipeundeuy. Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat, resah persoalannya karena mereka tidak pernah mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), padahal mereka sudah tercatat sebagai penerima bantuan sejak 2018 lalu.

Perbuatan yang merugikan masyarakat itu, dilakukan oleh oknum pendamping PKH, aksi kejahatan yang dilakukan oknum tersebut, terhadap para PKH yang sudah berusia lanjut itu berlangsung sejak lama.

Sungguh biadab perbuatan oknum pendamping itu, kartu bantuan PKH atau BPNT seharusnya dipegang sama yang haknya, nyatanya dipegang oleh oknum tersebut, mengingat mereka sudah lanjut usianya dan minim pengetahuan tentang program ini.

Kondiis penerima ini dimanfaatkan oknum itu, dia tidak segan membohonginya, dengan dalih bahwa yang bisa mencairkan dan membelanjakan hanya pendamping kalau dicairkan sendiri tidak bisa.

Bukan itu saja ada warga yang sempat mendapatkan uang program PKH diterimanya tidak utuh, selalu ada potongan, terakhir mendapat bantuan pada tahun 2018 lalu, untuk BPNT yang nominalnya Rp200 ribu dalam bentuk barang, seperti beras, kentang, tahu dan telor, jika dihitung harganya sekitar Rp140 ribu hingga Rp150 ribu dan struk pembelanjaan serta saldo tidak pernah diberikan, sehingga barang tiba tiba dikirimkan.

"Bantuan pangan sudah sembilan bulan tidak pernah mendapat bagian, kalau bantuan uang tunai awalnya dapat Rp1,5 juta per tiga bulan, selanjutnya turun menjadi Rp800 ribu lalu Rp700 ribu dan terakhir Rp. 600 ribu," ujar salah seorang warga, Rabu (28/7/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun KejakimpolNews.com, warga yang memperoleh bantuan PKH atau BPNT di Desa Sirnagalih tersebut sebanyak 561 keluarga penerima manfaat (KPM).

Jika mengacu pada surat Kemensos yang dikeluarkan Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rachmat Koesnadi Nomor 482 tanggal 30 Maret 2021 lalu, PKH dilarang jika pendamping menjadi pemasok barang di e-Warong, tidak boleh mengerahkan belanja ke e-Warong tertentu dan tidak boleh mengumpulkan dan menyalahgunakan kartu KPM.

Apabila mengacu pada aturan tersebut, sudah jelas perbuatan oknum pendamping PKH melanggar hukum dan sejauhmana langkah Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan dalam menyikapi kasus tersebut, apakah berani mengambil tindakan terhadap oknum pendamping yang merugikan masyarakat ditengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, dan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat sekarang ini. **

Editor: Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Lagi, Presiden Perpanjang PPKM, Jabodetabek dan Bandung Raya Turun ke Level 3
330 Sekolah di Kota Bandung Siap Gelar PTM Terbatas
Sejumlah Korban Kebakaran Lapas Klas IA Tangerang Masih Kritis
Mal Diizinkan Beroperasi, Kapasitas Pengunjung 50% dan Wajib Tunjukan Kartu Vaksin
Diskar PB Kota Bandung Tangani 120 Kasus, Korban 2 Meninggal, 12 Luka-Luka, Kerugian 36,7 Miliar