Kang Emil: Kalau Dites Negatif Pulangkan Santrinya, Kalau Positif Dikarantina

BANDUNG, kejakimpolnews.com.- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan sudah mengambil kebijakan terhadap pondok pesantren Husnul Khotimah di Kuningan dan satu lagi ponpes di Kota Tasikmalaya, yang sebagian santrinya positif Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat rakor penanganan Covid-19 di pesantren, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (30/9/20) sore.

“Jadi, kebijakannya adalah kalau dites dia (santri) itu negatif (Covid-19), maka dia dipulangkan ke rumah masing-masing. Kalau dia ditesnya positif tapi kalau (gejala) ringan itu dikarantina di pesantrennya, kalau yang agak parah ke rumah sakit,” ujar Ridwan Kamil.

Namun jika pesantrennya tidak memadai untuk karantina, kata Kang Emil, maka Gugus Tugas Jabar menyiapkan ruang-ruang karantina mandiri. “Contohnya di Kota Tasikmalaya santrinya (yang positif) dikarantina di rusun milik Universitas Siliwangi. Dan itu sudah mulai kita lakukan. Mdah-mudahan kita bisa mencegah lebih baik,” katanya.

Dengan demikian, kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka di dua ponpes tersebut diliburkan sementara, karena asrama dipakai untuk isolasi mandiri. Sedangkan santri yang negatif Covid-19 dipulangkan ke rumah masing–masing. 

“Jadi, kita ambil tindakan kemudian kita libur dulu selama empat belas hari untuk melakukan persiapan penanganan,” jelasnya.

Dalam rakor tersebut, Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil - mengusulkan agar dana Rp2,6 triliun dari Kementerian Agama yang sedianya digunakan membangun infrastruktur pendukung pencegahan Covid-19 di pesantren, agar dialihkan untuk uji usap (swab/PCR) serta pelacakan kontak erat.

“Saya sampaikan juga ke Pemerintah Pusat bahwa ada dana Rp 2,6 triliun itu kalau boleh kebijakan penggunaannya bisa dikaji ulang tidak hanya ke infrastruktur, tapi ke penanganan Covid-19 yang sifatnya urgen, yaitu pengetesan swab ataupun tracing,” ungkap Kang Emil. 

“Tapi kewenangannya ada di Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama,” tuturnya. 

Gubernur Jabar pada Juni 2020 lalu telah mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor: 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Ponpes dapat menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka asal melaksanakan dengan baik aturan pencegahan dan penanggulangan, termasuk protokol kesehatan Covid-19. Sejauh ini baru dua ponpes yang ditemukan kasus positifnya.

Editor: Dede Suryana