Usut Provokator yang Mobilisasi Anak-Anak Ikut Demo

JAKARTA, KejakimpolNews.com - Usut provokator yang memobilisasi anak-anak dalam aksi demo yang berakhir kerusuhan di sejumlah daerah beberapa waktu yang lalu, pinta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI menilai, keterlibatan anak-anak dalam aksi anarkis dan tindak kriminal beberapa waktu lalu merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak-hak anak.

Menurut Komisioner KPAI, Sylvana Maria Apituley, KPAI mencatat adanya temuan aparat kepolisian yang mendapati anak-anak dipersenjatai petasan hingga bom molotov saat terjadi kerusuhan.

Lebih memprihatinkan lagi, sebagian anak juga ikut melakukan penjarahan. "Ini situasi darurat yang harus segera dihentikan," ujar Sylvana kepada wartawan, Rabu (03/09/2025).

Memang seperti dijelaskan oleh Sylvana, peraturan perundang-undangan sebenarnya menjamin kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun begitu, perlindungan tersebut juga harus disesuaikan dengan aspek perkembangan usia, kesiapan mental, dan keselamatan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk didengar, mendapatkan informasi sesuai usia, dan bebas dari eksploitasi politik.

"Tetapi faktanya, kami menemukan adanya mobilisasi anak-anak untuk ikut unjuk rasa tanpa edukasi yang memadai. Ini bukan partisipasi, melainkan eksploitasi," tegas dia.

Dalam menghadapi fenomena ini, KPAI meminta Polri untuk bersikap profesional, persuasif, dan humanis saat menangani anak-anak yang terlibat.

Sylvana menekankan pentingnya kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses penanganan.

Anak-anak yang diperiksa tidak boleh mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal. Proses pemeriksaan harus dilakukan maksimal 24 jam, dan tempatnya wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa, tegasnya.

Untuk itu, KPAI mendorong kepolisian untuk segera mengusut provokator yang memobilisasi anak-anak dalam aksi kerusuhan. Selain penegakan hukum, Sylvana menilai langkah pencegahan sistemik juga harus segera dilakukan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami berharap polisi bisa mengungkap siapa pihak yang memprovokasi dan memobilisasi anak-anak. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tuntas," ujarnya dikutip dari laman Div Humas Polri.

KPAI juga menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai risiko keterlibatan dalam aksi berbahaya, seperti kerusuhan dan penjarahan.

Sylvana mengapresiasi sejumlah orang tua yang secara sukarela mengembalikan barang hasil penjarahan yang dilakukan anak-anak mereka.

Sikap orang tua yang mengembalikan barang dengan kesadaran bahwa itu bukan haknya, dikatakan Sylvana, adalah teladan berharga. Ini menjadi pembelajaran penting bagi anak-anak tentang nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.**

Editor : Omay Komar