Empat Kursi Kosong Eselon II Diperebutkan 12 ASN Pemkab Kuningan

Foto: Whyr
Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Beni Prihajatno
KUNINGAN, KejakimpolNews.com - Duabelas ASN eselon III dari 62 peserta calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, berebut empat kursi eselon II setelah melalui tahapan yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan terpilihnya ASN terbaik dari sisi kompetensi, kinerja, dan potensi.
Demikian dikatakan Kepala BKPSDM Kuningan Beni Prihajatno, terkait seleksi mengisi kekosongan eselon II di lingkungan Setda Kuningan, Minggu (26/04/2026).
Proses uji kompetensi teknis dilaksanakan dua tahap, (21-24 April 2026) melalui penulisan makalah dan wawancara di UPTD PFPSDM BKPSDM Kuningan. Dari seluruh proses tersebut, Komite Talenta ASN menetapkan tiga kandidat terbaik untuk masing-masing jabatan target.
Tercatat sebanyak i 12 ASN dinyatakan lolos terbaik. Adapun nama-nama peserta yang masuk tiga besar calon JPT (berdasarkan alfabet): Kepala Dinas Sosial adalah: Ence Hadiat Rohanda, Indra Nugraha Ishak dan Tatiek Ratna Mustika.
Untuk Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yakni: Aries Susandi, Dodi Sudiana, Ria Apriani.
Berikutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu,
Deni Hamdani, Rangga Apriatna dan Yono Rahmansah.
Sedangkan untuk Kepala DPPKBPPA adalah: Apip Ropi’i, Eva Maya dan
Rusmiadi.
Menurut Beni, Ke-12 nama tersebut selanjutnya akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan menentukan satu kandidat terbaik untuk dilantik pada masing-masing jabatan.
Beni Prihajatno, menegaskan, seleksi ini merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta ASN berbasis merit.
Sistem ini mengintegrasikan potensi, kinerja, dan kompetensi pegawai untuk mendukung regenerasi kepemimpinan yang berkualitas.
“Peserta sebelumnya memilih jabatan target sesuai minat dan kompetensinya sebelum mengikuti uji teknis,” jelas Beni.
Untuk menjaga objektivitas, proses penilaian juga melibatkan pihak eksternal, di antaranya akademisi dari Universitas Padjadjaran serta unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini, Pemkab Kuningan berharap dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah di massa mendatang.**
Author: WHJR
Editor: Maman Suparman