40 Ribu Buruh Akan Padati Monas Saat May Day 2026, Soroti PHK dan Tekanan Industri
Foto: One
Para buiruh bersiap akan turun ke jalan dengan target berkumpul di Monas saat peringatan May Day 1 Mei.
BANDUNG, KejakimpolNews.com — Sekitar 40 ribu buruh dari berbagai federasi serikat pekerja dijadwalkan mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei mendatang.
Massa akan menyuarakan tuntutan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), perlindungan tenaga kerja, hingga kondisi industri nasional yang dinilai masih tertekan.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta, mengatakan peringatan May Day tahun ini menjadi momentum penyampaian aspirasi buruh terhadap situasi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Menurut dia, sektor industri manufaktur masih menghadapi tekanan meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan.
Di lapangan, kata Sidarta, masih terjadi efisiensi perusahaan, pengurangan tenaga kerja, serta penyesuaian operasional di sejumlah sektor.
“Pekerja merasakan langsung tekanan ekonomi. Karena itu May Day menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka,” ujar Sidarta di Bandung, Rabu (29/4/2026).
Selain isu PHK, buruh juga akan menyoroti kebijakan impor, perlindungan industri padat karya, peningkatan daya beli pekerja, serta revisi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Sidarta menambahkan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian juga menjadi perhatian serikat pekerja agar dunia usaha tetap tumbuh tanpa mengabaikan kesejahteraan buruh.
Aksi di Monas direncanakan diikuti massa dari berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah penyangga lainnya. Sejumlah peserta dijadwalkan bergerak sejak pagi dari titik kumpul masing-masing.
Peringatan May Day setiap tahun menjadi agenda rutin serikat pekerja untuk menyampaikan tuntutan terkait upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan kebijakan ekonomi nasional. Tahun ini, isu tekanan industri dan ancaman PHK menjadi sorotan utama.**
Author: One
Editor: Maman Suparman
