Perkumpulan Aktivis 98 Desak Kapolri Bebaskan Sembilan Peserta Aksi di Bandung

BANDUNG, KejakimpolNews.com – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) mendesak Kapolri membebaskan sembilan mahasiswa dan peserta aksi yang ditangkap dan ditahan pascademonstrasi di Bandung pada 20–21 Oktober 2026.

Bagi mereka yang masih menjalani proses hukum, PA 98 meminta penahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

Desakan tersebut disampaikan melalui petisi tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolri dengan tembusan Kapolda Jawa Barat. PA 98 menilai penahanan harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak asasi manusia, terutama hak pendidikan para mahasiswa yang saat ini tengah menjalani Ujian Tengah Semester (UTS).

Sekjen PA 98, Lukman Nurhakim, bersama Ketua Presidium Muhamad Surya Wijaya menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Kritik terhadap pemerintah dan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana.

Dari sembilan orang yang mendapat pendampingan hukum, lima didampingi LBH Bandung, yakni Alif Rayza Rusbani, Mario Samuel Christopher, Fino Salman Firdaus, Fauzi Muhammad Khatib, dan Farliansyah Kurniawan.

Tiga lainnya, Azri, Richard Haris, dan Dwayne Alex, mendapat pendampingan LBH ILUMNI Unpar. Sementara Sammy Farrel didampingi penasihat hukum keluarga.

Dalam petisinya, PA 98 mengajukan lima tuntutan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Pertama, membebaskan mereka yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk ditahan.

Kedua, mengalihkan penahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga atau penjamin.

Keempat, menjamin akses bantuan hukum, pendampingan keluarga, hak pendidikan, serta menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Kelima, membuka dialog dengan keluarga mahasiswa, penasihat hukum, organisasi mahasiswa, dan PA 98 untuk mencari penyelesaian yang adil.

PA 98 menegaskan tuntutan tersebut bukan upaya memberikan kekebalan hukum kepada para peserta aksi. Mereka tetap menghormati proses hukum, tetapi meminta kepolisian tidak menjadikan penahanan sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan.

Karena itu, Kapolri dan Kapolda Jawa Barat diminta segera merespons petisi serta mempertimbangkan penangguhan atau pengalihan penahanan. PA 98 menilai perlindungan hak hukum dan masa depan pendidikan mahasiswa harus tetap dijamin di tengah proses penegakan hukum.**

Author: One
Editor: Maman Suparman