Tes Urine Siswa SMA/SMK Segera Dilakukan di Jabar Cegah Penyalahgunaan Obat-Obatan Sejak Dini

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun persiapan teknis pelaksanaan tes urine bagi siswa tingkat SMA dan SMK di seluruh wilayah Jawa Barat.

Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan yang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan, teknis pelaksanaan tes urine nantinya akan dikoordinasikan secara bersama-sama antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.

“Teknisnya nanti berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ya, kita lihat karena ini beberapa waktu ke depan,” ujar Adi saat dihubungi pada Senin, 11 Agustus 2026 lalu.

Menurutnya, rencana tes urine ini disusun sebagai langkah preventif dan preemtif guna mencegah pelajar terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal itu didasari temuan di beberapa kasus tindak kriminal yang melibatkan anak usia sekolah, di mana pelaku diduga terindikasi mengonsumsi obat-obatan seperti tramadol maupun alkohol.

“Tes urine untuk siswa SMA atau SMK ini atas dasar upaya pencegahan. Jadi pencegahan anak-anak untuk tidak berbuat yang tidak semestinya, bahkan terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal,” jelasnya.

Adi menambahkan, tes urine tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memetakan siswa yang terindikasi mengonsumsi obat-obatan terlarang atau obat tertentu secara berlebihan. Melalui pemetaan yang akurat, pemerintah dapat melakukan penanganan sejak dini sebelum persoalan tersebut meluas dan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi siswa maupun lingkungannya.

“Kalau misalkan ada yang terindikasi, nanti bisa dicegah lebih awal, terutama apabila yang bersangkutan sudah menunjukkan tanda ketergantungan atau sudah biasa mengonsumsi tramadol dan obat-obatan lainnya,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan serta perilaku menyimpang.

“Upaya ini tidak boleh berhenti di satu titik, melainkan harus terus berjalan masif. Pengawasan harus melibatkan pihak sekolah di lingkungan pendidikan, orang tua di rumah, serta masyarakat di sekitar tempat tinggal,” tegasnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Adi belum menyebutkan tanggal pasti dimulainya tes urine tersebut. Namun ia memastikan Pemprov Jawa Barat saat ini sedang menyelesaikan berbagai aspek teknis dan penyelarasan antarinstansi, sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh di lapangan.

“Intinya rencana ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada publik. Saat ini kami sedang menyusun hal-hal yang bersifat teknis. Diperkirakan dalam waktu dekat, tes urine ini akan mulai dilaksanakan secara masif,” pungkasnya.**

Editor: Sonni Hadi