Nezar Patria Dukung Bandung Digital Safety Forum 2026, Siap Jadi Keynote Speaker

JAKARTA, KejakimpolNews.com — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendukung penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 dan menyatakan kesediaannya menjadi pembicara utama dalam forum keamanan digital tersebut di Bandung pada 29 Oktober 2026.

Forum yang diinisiasi PWI Jawa Barat dan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) ini akan membahas ancaman kejahatan digital, termasuk penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Dukungan tersebut disampaikan Nezar saat menerima kunjungan panitia BDSF 2026 pada Selasa, 13 Oktober 2026. Rombongan terdiri atas pengurus dan anggota JHB serta PWI Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, panitia membahas pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan digital. Pasalnya, modus penipuan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan pemanfaatan AI.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Panitia BDSF 2026 Yedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat Ghiok Riswoto, M.I.Kom., Ketua JHB Suyono, serta sejumlah anggota panitia lainnya.

Nezar Patria Dukung BDSF 2026

Dukungan Wamenkomdigi menjadi perkembangan penting dalam persiapan Bandung Digital Safety Forum 2026. Forum ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, regulator, industri telekomunikasi, praktisi keamanan siber, aparat penegak hukum, insan pers, dan masyarakat.

Melalui pertemuan berbagai pemangku kepentingan tersebut, panitia ingin membuka ruang diskusi mengenai ancaman kejahatan digital yang semakin beragam.

Pembahasannya mencakup penipuan melalui pesan singkat, pencurian identitas, pembajakan nomor telepon, hingga penyalahgunaan teknologi AI untuk memanipulasi suara dan wajah seseorang.

Kehadiran Nezar sebagai keynote speaker diharapkan membawa perspektif pemerintah mengenai tantangan keamanan digital dan perkembangan regulasi. Selain itu, forum ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi modus kejahatan yang terus berubah.

Bagi panitia, persoalan keamanan digital tidak cukup ditangani melalui pendekatan teknis. Edukasi masyarakat, perlindungan hukum, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Paham Hukum Pun Berisiko Jadi Korban

Ketua Panitia BDSF 2026 Yedi Supriadi menjelaskan, gagasan penyelenggaraan forum ini berangkat dari pengalaman para jurnalis hukum saat meliput perkara di pengadilan dan kepolisian.

Dalam peliputan tersebut, wartawan menemukan bahwa korban penipuan digital tidak selalu berasal dari kalangan yang minim pengetahuan hukum atau teknologi. Orang berpendidikan tinggi, akademisi, aparat penegak hukum, bahkan jurnalis juga berpotensi menjadi korban.

"Kami yang sehari-hari meliput perkara di pengadilan dan kepolisian menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan. Orang yang memahami hukum, bahkan mereka yang berkecimpung dalam penegakan hukum, ternyata bisa menjadi korban penipuan digital. Di sisi lain, perkara yang kami liput juga semakin bersentuhan dengan teknologi digital. Dari keresahan dan pengalaman lapangan inilah Bandung Digital Safety Forum 2026 lahir," ungkap Yedi.

Menurutnya, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum tidak otomatis menjamin seseorang terhindar dari penipuan online.

Sebab, pelaku terus mengembangkan cara untuk memengaruhi psikologis korban. Mereka dapat membangun kepercayaan palsu, memanipulasi situasi, dan memanfaatkan kelengahan seseorang.

Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan mengenali modus penipuan dan memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Kewaspadaan tersebut penting bagi semua kalangan, termasuk orang yang terbiasa berhadapan dengan persoalan hukum.

Ketua JHB Suyono juga menyoroti perubahan karakter kejahatan yang ditemukan dalam peliputan di lingkungan pengadilan maupun kepolisian.

Menurut Suyono, perkembangan teknologi telah mengubah cara pelaku menjalankan aksinya. Penipuan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat memanfaatkan rekening perbankan, identitas palsu, media sosial, aplikasi komunikasi, dan kecerdasan artifisial.

Perubahan itu turut menghadirkan tantangan bagi aparat penegak hukum. Penyidik harus menghadapi persoalan pengumpulan bukti elektronik, proses penyelidikan, hingga pembuktian perkara di persidangan.

"Paham hukum belum tentu aman dari penipuan digital. Karena itu, literasi keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan semua kalangan," tegas Suyono.

JHB menilai perlindungan masyarakat dari kejahatan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Aparat penegak hukum tetap memiliki peran penting, tetapi masyarakat juga perlu memahami cara melindungi data pribadi, mengenali indikasi penipuan, dan menentukan langkah ketika menjadi korban.

Deepfake dan Voice Cloning Jadi Ancaman Baru

Salah satu isu yang akan mendapat perhatian dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 adalah penyala2hgunaan AI untuk melakukan penipuan.

Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang membuat gambar, video, dan rekaman suara sintetis yang menyerupai orang lain. Dua teknologi yang menjadi perhatian adalah deepfake dan voice cloning.

Deepfake dapat digunakan untuk menghasilkan video manipulatif yang menampilkan seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu. Sementara itu, voice cloning memungkinkan sistem AI meniru karakteristik suara seseorang.

Dalam skenario penipuan, teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyamar sebagai anggota keluarga, pejabat, pimpinan perusahaan, atau orang lain yang dipercaya korban.

Situasi ini membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati. Suara yang terdengar familier atau tampilan visual yang terlihat meyakinkan tidak selalu cukup untuk memastikan identitas seseorang.

Karena itu, verifikasi melalui saluran komunikasi lain menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan ketika menerima permintaan uang, informasi rahasia, atau tindakan mendesak yang mengatasnamakan orang tepercaya.

Ancaman tersebut juga memperlihatkan bahwa keamanan digital bukan hanya persoalan perangkat dan sistem teknologi. Perlindungan identitas, pemahaman hukum, etika penggunaan AI, serta kebiasaan memeriksa kebenaran informasi turut menentukan keamanan masyarakat.

Catatan: Deepfake dan voice cloning merupakan teknologi yang dapat disalahgunakan. Namun, pembahasan mengenai keduanya dalam forum ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kasus tertentu atau menunjukkan besarnya jumlah korban di Indonesia.

BDSF 2026 Dorong Literasi Keamanan Digital

Keterlibatan PWI Jawa Barat dan JHB dalam penyelenggaraan BDSF 2026 menjadi bagian dari upaya mendorong peran pers dalam edukasi publik.

Panitia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai seminar, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital.

Kolaborasi dengan pemerintah, regulator, pelaku industri, aparat penegak hukum, praktisi keamanan siber, dan komunitas masyarakat dinilai penting agar edukasi dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengenali penipuan, menjaga data pribadi, dan merespons ancaman digital.

Dukungan Nezar Patria dan rencana kehadirannya sebagai pembicara utama diharapkan memperkuat pembahasan mengenai kebijakan serta tantangan keamanan digital di Indonesia.

Bagi JHB dan PWI Jawa Barat, persoalan penipuan digital bukan lagi isu teknologi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ancaman tersebut dapat menyasar berbagai kalangan, termasuk orang yang memiliki pendidikan tinggi atau memahami hukum.

Karena itu, peningkatan literasi keamanan digital membutuhkan kewaspadaan masyarakat sekaligus kerja sama berbagai pihak. Bandung Digital Safety Forum 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Bandung.**

Author: One
Editor: Maman Suparman