Massa Mahasiswa Gruduk Gedung DPRD Kuningan, Ini yang Mereka Tuntut

KUNINGAN, KejakimpolNews.com -- Gedung DPRD Kab.Kuningan di Jl. RE Martadinata Ancaran digruduk ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026) pukul 15.30 - 17.00 WIB.

Mereka duduk lesehan di halaman depan gedung DPRD sambil menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya tentang evaluasi kinerja dua tahun DPRD Kabupaten Kuningan periode 2024–2029.

Perwakilan mahasiswa secara tegas mendesak para wakil rakyat untuk lebih serius dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Kehadiran mereka di Gedung DPRD sebagai bentuk konsistensi pengawalan terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Mahasiswa menyoroti optimalisasi tiga fungsi utama dewan—yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan—agar tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

Koordinator lapangan (Korlap) Asep Kurniawan dalam orasinya menegaskan, pihaknya tidak ingin gedung DPRD ini menjadi tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang kehilangan makna sebagai representasi masyarakat.

Mereka mendesak agar DPRD Kabupaten Kuningan tidak hanya berfokus pada pengguguran kewajiban administratif, melainkan benar-benar mampu memperjuangkan hak-hak rakyat serta melahirkan produk hukum yang berpihak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan agar celah ketimpangan kebijakan antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, didampingi sejumlah pimpinan dan anggota dewan, menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Nuzulrachdy menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

Bung Zul biasa disapa menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya menjalankan tugas konstitusionalnya, termasuk pengawasan day-to-day yang dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD terhadap setiap bidang pemerintahan.

Lebih lanjut Bung Zul mempersilakan para mahasiswa dan publik untuk memantau langsung produk-produk hukum serta regulasi yang telah dihasilkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Kuningan.

“Produk hukum apa saja yang sudah dilakukan? Banyak, dan bisa dilihat secara transparan di JDIH DPRD. Termasuk saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, pariwisata, hingga kawasan industri," jelas Bung Zul.**

Author: WHJR
Editor: Maman Suparman