Pakar Usulkan Taman Nasional Ujung Kulon Dikembalikan Menjadi Cagar Alam

foto

Diskusi bertajuk Rumah Kedua: Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang, pakar hukum tata negara dan lingkungan hidup, Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

BANDUNG, KejakimpolNews.com – Perubahan status Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menjadi Cagar Alam Ujung Kulon mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Balai M Cafe, Jalan Arcamanik Endah 74, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2026).

Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan habitat asli Badak Jawa atau Badak Sunda (Rhinoceros sondaicus) di Ujung Kulon, Banten.

Dalam diskusi bertajuk Rumah Kedua: Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang, pakar hukum tata negara dan lingkungan hidup, Dr. Indra Perwira, S.H., M.H,, menyoroti pentingnya melihat kawasan Ujung Kulon sebagai satu kesatuan ekosistem darat dan laut.

Menurutnya, perlindungan badak tidak cukup dilakukan melalui wacana pemindahan satwa, tetapi harus disertai kepastian perlindungan habitat aslinya.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, terkait pelepasan perairan Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai tidak adanya kegiatan pertambangan di kawasan TNUK. Kedua hal tersebut dinilai perlu diterjemahkan secara konkret dalam desain dan kebijakan Kementerian ESDM.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin atau Iwank, turut mengingatkan potensi ancaman eksploitasi sumber daya alam di Banten.

Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya sektor mineral dan pertambangan, menurutnya perlu dicermati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kawasan ekologis dan lingkungan hidup.

Sementara itu, tokoh Baduy Luar, Saprin, mengingatkan pentingnya menjaga Ujung Kulon sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis sekaligus spiritual bagi masyarakat adat.

Ia mengaitkan kawasan tersebut dengan Sasaka Domas dan Sang Hyang Sirah yang memiliki makna dalam tradisi masyarakat Baduy. Kerusakan alam, dalam pandangan kearifan adat, bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga keseimbangan kehidupan manusia.

Tolak Relokasi Tanpa Kajian Ilmiah

Terkait rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, para peserta diskusi menilai kebijakan tersebut harus melalui kajian ilmiah yang menyeluruh.

Mereka berpandangan bahwa perlindungan habitat asli tetap harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil langkah relokasi.

Gagasan penyediaan rumah kedua bagi Badak Jawa sebenarnya telah berkembang sejak 1980-an dan bukan merupakan konsep yang ditolak secara ilmiah. Namun, lokasi harus memenuhi kesesuaian habitat, didukung hasil penelitian, serta mempertimbangkan kedekatannya dengan habitat asli.

Kawasan Cikepuh disebut sebagai salah satu alternatif yang perlu dikaji lebih lanjut. Meski demikian, persiapan relokasi membutuhkan prosedur panjang dan perencanaan matang untuk mencegah risiko kematian satwa, sebagaimana menjadi perhatian dalam kasus kematian badak jantan produktif bernama Mosefa pada 2025.

Dari diskusi tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan para peserta, yakni menolak pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo tanpa kajian ilmiah yang memadai, memasukkan kawasan perairan sebagai bagian integral dari perlindungan ekosistem Ujung Kulon, mendesak pemerintah menyusun program konkret pemulihan dan perlindungan habitat, serta memberlakukan moratorium kegiatan budidaya di dalam kawasan konservasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.

Waspada Ekpansi Pertambangan

Selain persoalan konservasi badak, diskusi juga menyoroti potensi tumpang tindih kepentingan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan wilayah pertambangan di Banten.

Peserta meminta pemerintah memastikan kebijakan pengelolaan mineral dan sumber daya alam tidak mengabaikan daya dukung lingkungan, terutama kawasan yang memiliki keterkaitan ekologis dengan Ujung Kulon.

Diskusi yang dipandu Ketua Badan Pekerja MMS, Andri P. Kantaprawira, tersebut dihadiri sekitar 40 peserta dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, organisasi sosial budaya, dan masyarakat adat.

Di antara yang hadir; Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja, Rully Alfiandy, Iwa Kusaeri, Topan Suranto, Ari Subagja Hussein, Yusuf Sumpena, Dadang Utun Hermawan, Iwan Hermawan, dan Prof. Anton Minardi.

Melalui Divisi Advokasi Kebijakan Publik, MMS menyatakan akan mendorong aspirasi tersebut agar menjadi perhatian pemerintah. Mereka juga menekankan pentingnya pelaksanaan konservasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Bagi MMS, penyelamatan Badak Jawa tidak semestinya berhenti pada pemindahan satwa. Kepastian perlindungan habitat, pengawasan kawasan, pemulihan ekosistem, dan pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan merupakan persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah.

“Selamatkan Badak Sunda, jaga dan lestarikan Ujung Kulon,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam diskusi tersebut.**

Author: One
Editor: Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Sungai Cipariuk Meluap Bercampur Sampah Ancam Ribuan KK Kompleks Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir
Banjir Bandang Terjang Kertasari Kab. Bandung, Jalan Pacet-Cibeureum Lumpuh Total
Gandeng 3 Menteri, Kapolri Resmikan Program Poliran di Monju Kota Bandung
Stasiun KA Cimekar-Kereta Cepat Whoosh Tegalluar Gelap Gulita Kembali Jadi Sorotan
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Jabar Demo di Bandung Usung Tema "Indonesia Gawat Darurat"