Cuma Tiga Orang Saja Yang Menolak Ibadah Haji dengan Fasilitas Negara

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

SERUAN Allah Swt untuk ibadah haji itu sangat magnetis. Ia bagaikan bunyi seruling yang katanya bisa membuat ular kobra datang dan muncul lalu meliuk-liuk. Buktinya banyak amat orang yang mencari kesempatan pergi ke Tanah Suci, dan tak sedikit berupaya bisa memenuhi panggilan Allah itu secara gratis dan atau menggunakan fasilitas negara.

Peduli amat disebut Haji Nurdin (Nurut Dinas), Haji Kosasih (Ongkos Dikasih) ada atau Haji Entis (Haji Gratis). secara reglemen (aturan) memang dibutuhkan banyak orang untuk jadi petugas yang membimbing para jemaah sejak berangkat, selama menjalankan ibadah sampai pulang kembali ke tanah air.

Jumlahnya, tahun 2025 ada 4.420 orang atau 2 % dari seluruh jumlah jemaah yang 221.000 orang. Tak hanya jadi petugas ada pula yang berebut jatah jadi haji Anwas (Anggota Pengawas) atau Wasji (Pengawas Haji).

Mereka itu biasanya para anggota DPR RI. Tidak ada aturan mengenai jumlahnya. Tiap tahun bisa berubah, tergantung kesepakatan antara DPR (biasanya komisi VIII) dengan pemerintah (Kemenag).

Salah satu contoh yang saya masih ingat (tahun 2006) ada 35 orang. Tapi pernah melonjak hampir 200 orang. Itu terjadi tahun 2012. Saat itu Menteri Agama terpepet desakan para anggota yang terhormat yang ingin jadi Wasji. Kebetulan katanya banyak sisa quota.

Ternyata peristiwa itu menjadi salah satu sebab Menteri Agama terseret KPK dan 10 tahun menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Pertanyaannya sekarang alih-alih orang berebut cari kesempatan, masih adakah orang yang tidak mau jadi Opung (aji mumpung) menggunakan fasilitas negara untuk jadi Haji Entis?

Sulit dicari dan memang sulit sekali. Saya sendiri hanya menemukan 3 nama. Bahwa masih ada yang lain, bukan hal yang tapi saya tidak mendapatkannya.

Ketiga nama itu saya masih jadi catatan dan melekat dalam ingatan:

1. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden pertama.
2. Jendral Pol Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri 1968-1971.
3. Brigjen Pol Kaharudin, mantan gubernur pertama Sumatra Barat.

Bung Hatta:

Begitu populer panggilannya. Pria kelahiran Batuampar 12 Agustus 1902 itu berniat melaksanakan ibadah haji tahun 1952.

Ketika rencana itu terdengar Presiden, Bung Karno seraya memerintahkan staf kepresidenan untuk menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan, termasuk sebuah perawat terbang.

"Wapres berhak mendapatkan fasilitas negara," kata Bung Karno.

Tetapi ketika titah Paduka Yang Mulia terdengar oleh Bung Hatta, segeralah bung Hatta menemuinya. Dalam sedikit imaginasi saya gambarkan kira-kira percakapkannya begini:

"Bung!, perintah melaksanakan ibadah haji itu turun kepada orang per orang sebagai muslim. Bukan kepada negara atau Wakil presiden,".

Dan Bung Karno cuma manggut-manggut dengar kultum sahabat dekatnya itu, apa boleh buat .
Dan itulah yang terjadi.

Bung Hatta dengan istrinya Ny. Rahmi Hatta menunaikan ibadah secara pribadi, sebagai seorang muslim, bercampur baur dengan jemaah yang lain. Biaya, katanya celengan beliau dari hasil penjualan buku yang beliau tulis.

Bung Hatta memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur dan sederhana. Dialah seorang mantan wakil presiden yang sempat kesulitan uang untuk membayar tagihan listrik dan air di rumahnya. Idamannya untuk sekadar memiliki sepatu Bally tidak kesampaian sampai beliau wafat.

Soal listrik dan air itu kebetulan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengangkat Bung Hatta sebagai warga kehormatan, sehingga PBB, listrik dan air dibiayai Pemda DKI.

Hugeng Imam Santoso:

Dalam seloroh Gus Dur, katanya di Indonesia ini hanya ada tiga polisi yang jujur. 1.Polisi tidur,2. patung polisi, dan 3. Hugeng.

Yang dimaksud Hugeng tentulah Jendral Pol Hugeng Imam Santoso, Kapolri yang menjabat sejak 9 Mei 1968 sampe 2 Oktober 1971. Polisi "kempreng" itu emang dikenal super jujur. Dia menolak setiap hadiah, apalagi suap.

Ketika menjadi kepala reserse di Medan, pernah melempar perabotan mewah yang dikirim seorang bandar judi.Ia juga tak segan membongkar penyelundupan yang dibekengi polisi atau tentara. Diapun selalu berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi.Jauh sebelum ada UU Korupsi dan belum ada KPK.

Ketika pensiun dia tidak punya mobil pribadi. Rumahnya yang di Menteng adalah bekas rumah dinas Kapolri yang dihibahkan oleh Kapolri penggantinya.

Selama jadi Kapolri ia menolak pengawalan. Katanya dia pasrah saja kalau harus mati dalam bertugas. Pengawalan di rumahnya malah mengganggu ketenangan. Katanya banyak teman- teman yang segan berkunjung.

Dia juga tidak mau menggunakan fasilitas jabatan untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau mau. ia pasti bisa. Dan itu sering dilakukan Kapolri yang lain. Sebelum atau sesudahnya yang terkadang berangkat dengan rombongan.

Hugeng baru naik haji tahun 1994 , 23 tahun setelah pensiun. Mungkin banyak yang molohok terkaget kaget. Kata putranya Aditya pensiunnya selama 1971 sampai 2001 hanya Rp10 ribu.
Alamak, mana tahan.

Masih cerita Aditya gaji itu baru berubah jadi Rp1,17 juta, tahun 2001. Selama itu kekurangan gaji pensiun ditutupi dari hasil penjualan lukisan karya sang jendral.

Kesenangan melukis dan menyanyi lagu Hawaiian rupanya menjadi dewa penolong. Ia juga diberhentikan Presiden Suharto tahun 1971 pada usia yang sangat muda yaitu 49 tahun.

Konon pemberhentian itu terjadi gara gara Hugeng membongkar kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Roby Cahyadi yang ternyata orang dekat putra mahkota Cendana. Presiden memang sempat menawarkan jabatan Dubes sebuah negara di Eropa. Tapi Hugeng menolak dan lebih memilih ambil pensiun.

Kaharuddin Datuk Rangkayo Baso:

Ketika (1957),provinsi Sumatra Tengah dibagi tiga (jadi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi) Kaharuddin, mantan Kapolda Sumatra Tengah diangkat menjadi gubernur pertama Sumatra Barat.
Dia juga dikenal sebagai pejabat yang hidup sederhana dan jujur.

Ada cerita, setelah pensiun dia menolak ajakan kapolri Jendral Sucipto Judodihardjo ikut dengan rombongan Kapolri naik haji.

Penolakan itu disampaikan kepada Brigjen Pol Amir Mahmud yang diutus Kapolri menemuinya
Amir memang bersahabat sejak lama dengan Kaharuddin.Kerenaitu Amir yang diutus.
"Malu kalau naik haji diurusi Kapolri," tegasnya kepada Amir. Walhasil Kaharuddin tetap tidak mau ikutrombongan Kapolri.

Ada cerita lain tentang mantan pejabat yang satu itu. Pada suatu ketika di tahun 1970 tiga orang kepala daerah di wilayah Sumatra Barat menemui Kaharuddin di rumahnya. Mereka adalah Mahyudin Algamar (bupati Tanah Datar), Akhirul Yahya (wali kota Padang,) dan Mohammad Noor (Bupati Pariaman).

Sambil bersilaturahmi, mereka mencoba merayu mantan bosnya itu untuk naik haji. Kaharuddin memang sudah dianggap mereka sebagai bapak sendiri.

"Jadi kalian mau pake uang negara untuk mengongkosi saya?" sergah mantan pak bos

"Bukan begitu bapak, kami 'kan sudah kaya anak-anak bapak, janganlah bapak berpikiran seperti itu. Maksudnya kami bertiga akan iuran untuk mengongkosi bapak. Jadi tidak akan menggunakan uang negara," jawab ketiga pejabat itu.

Akhirnya Kaharuddin luluh dan mau terima tawaran mereka. Tapi ternyata uang yang terkumpul dari ketiganya hanya cukup untuk biaya seorang saja. Katanya itu uang halal yang mereka kumpulkan dari gajinya.

Karena Kaharuddin ingin berangkat dengan istri terpaksalah mereka menjual sebidang tanah milik keluarga dan mereka menunaikan ibadah haji tahun 1972.

Tentu kita masih berharap bermunculan lagi pejabat negara lain yang emoh menggunakan fasilitas negara untuk berangkat ibadah haji. Tapi Adakah?.**