TPA Jelekong Incaran Pemkot Bandung Buang Sampah, Kini Tengah Dirancang Pembangunan Akses Khusus
Foto: Humas Pemkot Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tengah meninjau TPA Jelekong Kab.Bandung mendampingi Menteri Lingkunga Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
BANDUNG, KejakimpolNews.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mendorong pengembangan TPA Jelekong sebagai solusi strategis persoalan sampah Bandung Raya.
Menurutnya, lahan sudah tersedia, namun akses jalan menuju lokasi harus segera diperjuangkan.
"Lahannya ada, memang aksesnya mesti diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau diizinkan, saya akan kumpulkan beberapa teman untuk diskusi, mencari pelaku usaha yang bisa bantu kita berinvestasi ke sini,” kata Farhan, Sabtu 28 Februari 2026.
Farhan menyatakan itu saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau lahan Eks TPA Jelekong Kabupaten Bandung.
Ia menyebut, skema pembiayaan sebenarnya telah tersedia melalui konsep pendanaan tertentu. Namun, untuk merealisasikannya, infrastruktur dasar seperti akses jalan harus dibangun secara paralel.
Farhan bahkan membuka opsi patungan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun akses baru dari Kilometer 151 langsung menuju kawasan TPA Jelekong.
“Kalau kita patungan bikin jalan akses masuk ke sini, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pasti sama-sama untung. Benefit-nya jelas ada,” ujarnya.
Farhan mengungkapkan, produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Sedangkan Kabupaten Bandung sekitar 1.800 ton per hari. Artinya, dua daerah ini saja sudah menghasilkan hampir 3.300 ton sampah setiap hari, dengan sekitar 80 persen masih dikelola menggunakan sistem open dumping.
“Kalau kita serius di sini, ini bisa jadi solusi bersama. Tapi memang harus didalami, tidak sesederhana itu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan pembangunan akses jalan sebenarnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai proses yang berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyiapkan desain teknis serta pembebasan lahan.
“Kalau akses masuk ditugaskan ke Menteri PU untuk mendorong pembangunannya. Yang diperlukan nanti desain dan pembebasan tanahnya. Kalau pembangunan fisiknya, saya rasa tidak ada masalah,” ujar Hanif.**
Editor: Sonni Hadi
