Gercep, dari Kelahiran hingga Kematian Layanan Adminduk Kota Bandung Kini Terintegrasi

BANDUNG, KejakimpolNews.com — Pengurusan administrasi kependudukan di Kota Bandung kini semakin terhubung dengan berbagai layanan publik yang mengikuti perjalanan hidup warganya.

Survei Teropong Daerah yang dilaksanakan Litbang Kompas pada 23 Februari–3 Maret 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap layanan ini mencapai 84,3 persen, mencerminkan proses yang kian cepat, sederhana, dan tidak berulang.

Perubahan paling terasa terlihat pada cara dokumen kependudukan diproses. Jika sebelumnya warga harus datang langsung ke kantor pelayanan, kini berbagai dokumen dapat diurus bersamaan dengan momen penting dalam kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, perubahan status keluarga, hingga kematian.

Pada fase awal kehidupan, pencatatan administrasi dilakukan melalui program Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan). Melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan di 102 lokasi—yang meliputi 50 Praktik Mandiri Bidan (PMB), 7 puskesmas, 32 rumah sakit, dan 13 klinik, orang tua dapat langsung memperoleh dokumen penting untuk bayi yang baru lahir seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak saat proses persalinan berlangsung. Pendekatan ini mempercepat pencatatan sekaligus memastikan setiap bayi tercatat sejak awal.

Memasuki fase pembentukan keluarga, pembaruan data kependudukan dilakukan melalui program Kompak Kang (Kolaborasi Mengenai Pencatatan Admindukcapil dengan Kemenag Kota Bandung).

Melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama di 30 kecamatan, pasangan yang menikah tidak perlu lagi mengurus perubahan dokumen secara terpisah karena pembaruan data dilakukan bersamaan dengan pencatatan pernikahan.

Sementara itu, perubahan status keluarga difasilitasi melalui program Siap Pa (Sistem Integrasi Pelayanan Admindukcapil Kolaborasi dengan Pengadilan Agama). Setelah putusan pengadilan, dokumen kependudukan dapat langsung diperbarui tanpa prosedur tambahan, sehingga proses administrasi menjadi lebih ringkas dan efisien.

Pada fase akhir kehidupan, program Pelita Hati (Pelayanan Terintegrasi di Kelurahan untuk Akta Kematian) hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukan Akta Kematian bagi keluarga ataupun para saudara dan kerabat yang telah meninggal dunia.

Pendekatan ini kemudian diperkuat dengan perluasan akses yang lebih fleksibel. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kini menyediakan layanan administrasi secara online, sehingga pengurusan dokumen dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor.

Selain itu, layanan ini juga dibuka pada akhir pekan (Sabtu–Minggu) untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Kombinasi inovasi lintas sektor, layanan digital dan fleksibilitas waktu tersebut menunjukkan pergeseran dari sistem berbasis loket menuju pendekatan kolaboratif yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Integrasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi langkah yang sebelumnya harus dilakukan berulang.

Di sisi lain, penguatan sistem digital terus dilakukan melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan capaian saat ini sebesar 21,19 persen dari target aktivasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih praktis dan dapat diakses secara mandiri.

Meski menunjukkan perkembangan signifikan, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, terutama dalam memperluas jangkauan layanan digital, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pembaruan data, serta memastikan kelompok rentan tetap dapat terlayani secara optimal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar, menyampaikan bahwa perubahan yang dilakukan difokuskan pada penyederhanaan proses yang selama ini dianggap rumit.

“Kami mengubah pendekatan, dari yang sebelumnya masyarakat harus datang ke layanan, menjadi sistem yang hadir di momen-momen penting kehidupan. Dari kelahiran hingga perubahan status keluarga, semuanya kami rangkai agar prosesnya lebih cepat dan tidak berulang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perluasan akses menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami juga membuka layanan secara daring dan di akhir pekan agar masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa terkendala waktu. Ini bagian dari upaya kami agar layanan benar-benar mengikuti kebutuhan masyarakat,” kata Tatang.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dasar.

“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar. Karena itu kami memastikan prosesnya semakin mudah, cepat dan tidak berbelit, serta bisa diakses kapanpun dibutuhkan,” ujar Farhan.

Ia menambahkan bahwa integrasi layanan akan terus diperluas agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang kami dorong bukan sekadar percepatan layanan, tetapi bagaimana proses ini benar-benar menyatu dengan kehidupan warga. Ketika layanan hadir di setiap fase penting, maka masyarakat tidak lagi merasa mengurus administrasi sebagai beban,” lanjutnya.

Pemerintah Kota Bandung akan terus mengarahkan penguatan layanan administrasi kependudukan pada integrasi antar layanan dan kemudahan akses, sehingga pengurusan dokumen menjadi bagian yang natural dari setiap peristiwa penting dalam kehidupan warga, bukan lagi proses yang terpisah dan memakan waktu.**

Editor: Sonni Hadi