Retaknya Hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Dikritik Tajam Anggota DPRD

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Bandung, Andri Gunawan melontarkan kritik tajam terhadap dinamika kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dia menilai retaknya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berdampak negatif terhadap efektivitas pemerintahan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kata Andri, sejumlah agenda kedewanan yang sering terhambat akibat minimnya koordinasi di tingkat eksekutif, termasuk terakhir terjadi dalam rapat paripurna yang molor akibat koordinasi lemah.

Dia mengungkapkan contoh nyata saat Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sampah di Gedung DPRD Kota Bandung yang terpaksa molor hingga dua jam karena harus menunggu kehadiran wali kota.

"Kondisi itu tak seharusnya terjadi jika pembagian tugas di tingkat pimpinan berjalan sinergis. 'Kan tidak sulit bagi wali kota untuk mendarmabaktikan atau mendistribusikan tugas kepada wakil wali kota. Persoalannya, retaknya hubungan mereka membuat pelayanan publik jadi terganggu," ujar Andri, Jumat (13/11/2026).

Selain masalah koordinasi, Andri juga menyoroti adanya indikasi pelemahan fungsi jabatan struktural di bawah wakil wali kota. Dia menyebut sejumlah posisi penting mulai Komisi Daerah Lanjut Usia (Komdalsia), Satgas Yustisi, hingga penanganan Penertiban Peraturan Daerah (Tibumtranmas) terkesan dipinggirkan. Bahkan, kegiatan PKK yang melibatkan unsur keluarga wakil kepala daerah turut mengalami perombakan.

Andri menegaskan pos jabatan wakil kepala daerah seharusnya difungsikan secara optimal, bukan justru diposisikan layaknya pengangguran tanpa penugasan yang jelas.

"Saya mengingatkan agar para pemimpin di Kota Bandung bersikap jujur kepada masyarakat dan tidak menutup-nutupi realitas disharmoni di internal pemerintahan demi pencitraan semata. Pemimpin boleh salah, tetapi pemimpin tidak boleh berbohong. Jangan bilang tetap kompak di depan publik, tetapi di dalam balai kota susah sekali bersatu. Balai kota harusnya menjadi simbol kekompakan, bukan simbol permusuhan dan perebutan kekuasaan," ujarnya.

Meskipun pihaknya sempat menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan yang terpilih sejak awal masa kepemimpinan, Andri memastikan legislatif akan terus bersikap kritis jika pola kepemimpinan yang pincang ini terus dibiarkan.

Dia juga mendesak agar elite di Pemkot Bandung segera menghentikan segala bentuk persaingan politik internal dan fokus bekerja untuk rakyat. Kota Bandung, katanya membutuhkan figur negarawan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok.

"Kota Bandung butuh dikelola seorang negarawan, bukan sekadar politisi yang sibuk menghitung kekuasaan. Malu sama rakyat kalau dari balai kota selalu terdengar isu ketidakkompakan," katanya.**

Author: One
Editor: Maman Suparman