Breaking News! Gibran Nyatakan Mundur? Suratnya Telah Sampai Kepada Presiden Prabowo

JAKARTA, KejakimpolNews.com -- Beredar kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka katanya telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berita yang belum resmi ini beredar di kalangan wartawan sejak Rabu (11/11/2026) siang. Dan beberapa sumber yang dekat dengan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini tidak ada yang menyangkal, tapi juga tidak membenarkan.

Menurut berita, Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (11/11).

"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata orang dekat Gibran. 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu sore, 11 November 2026.

Sebelumnya, Selasa 10 November 2026 Gibran Rakabuming mengakui dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto, dan dia bicara dengan presiden selama kurang lebih 2,5 jam untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri.

Kepada wartawan Gibran menyatakan, katanya Presiden yang sudah dianggap ayahnya ini menyarakan agar fight di PTUN dan siap akan memperlihatkan semua dokumen terutama ijazah yang selama ini dipermasalahkan.

Namun ada berita, Rabu 11 November 2026, Wapres Gubran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, yang dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan pihak Istana.

Memang selama ini masalah Ijazah, terutama SMA atau penyetaraan SMA jadi polemik berkapanjangan. Dan akhirnya, dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun bukan amar putusan, tetapi dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA.

Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dua putusan dari lembaga tertinggi yang telah final dan mengikat ini, akhirnya sampai ke DPR. Dan lahirlah niat dari sebagian anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 orang, cukup untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR:

Memang ada upaya hukum dari Gibran yang menyatakan akan tetap berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas saran Presiden Prabowo.

Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, peluang bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum terkait polemik ijazahnya sudah tidak ada gunanya.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran sudah bersifat final dan mengikat.

Gibran katanya, tidak dapat mengajukan banding atau Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA karena bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.**

Editor: Maman Suparman