Cuekin Wartawan, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Pimpinan MPR RI

JAKARTA, KejakimpolNews.com -- Akhirnya Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Kamis siang, suasana baik di Istana Wakil Presiden maupun di gedung MPR/DPR RI sudah mulai ramai dengan orang yang lalu lalang. Di Istna Wakil Presiden tak hanya wartawan yang akan meliput, juga relawan pendukung Gibran turut hadir memenuhi halaman.

Dari Istana Wakil Presiden, Gibran dan para pengawalnya berangkat menuju Gedung DPR/MPR, dan sekira pukul 11:15 WIB, putra sulung Joko Widodo (Jokowi) ini tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan.

Setelah diterima pimpinan MPR di antaranya Ketua MPR Ahmad Mujani, Wapres dan pimpinan MPR bicara sekira 20 menit, selanjutnya meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.35 WIB.

Saat meninggalkan gedung Nusantara III ditengah "kepungan" wartawan yang ingin konfirmasi dan wawancara, Wapres RI ini tak menjawab pertanyaan, bahkan cenderung enggan memberi keterangan apapun juga, sehingga wartawan tak bisa menggali keterangan dari Gibran.

Ketua MPR Ahmad Mujazi akhirnya memberi keterangan kepada wartawan. Menurut Ahmad Muzani, memang Gibran datang dan menyerahkan surat pengunduran diri kepoada MPR yang diterima olehnya. Surat yang sama, kata Mujani, juga sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR selanjutnya mengagendakan sesuai mekanisme konstitusi, pihaknyua MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri ini dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah resmi menyerahkan surat pengunduran diri, MPR selanjutnya akan menggelar sidang istimewa MPR untuk menyatakan kekosongan kursi wakil presiden. Ketentuan itu telah diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.

Mujani menambahkan, nanti pimpinan MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna dan memberitahukan secara resmi kepada Presiden.

Berdasarkan konstitusi, selanjutnya, presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan berkas persyaratannya kepada Pimpinan MPR. Pengusulan ini harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.

Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres.

Pasal 46 ayat 1 UU MD3. berbunyi, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,".

Kemudian, seluruh anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.

Pasal 47 ayat 1, "MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR,".**

Editor: Maman Suparman