Isu Miring Wabup Sumedang, Aktivis: Tim Investigasi Sekadar Formalitas

SUMEDANG, KejakimpolNews.com -- Penanganan dugaan skandal yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Ardila kian memicu gelombang skeptisisme publik.

Hasil investigasi awal Tim Inspektorat Jabar yang berakhir tanpa titik terang tak hanya menuai desakan transparansi radikal, tetapi juga memantik kritik tajam terhadap efektivitas dan kredibilitas birokrasi di tingkat provinsi.

Persoalan ini memuncak usai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM), mengisyaratkan kebuntuan proses klarifikasi internal. Pasalnya, seluruh pihak yang diperiksa secara tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.

"Tim inspektorat 'kan sudah melakukan tugasnya, dan hasilnya kedua pihak tidak ada yang mengaku. Ya terus apa yang mau diumumkan?," Kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar, seperti dalam sebuah video yang diunggah beberapa media sosial, Jum'at (11/9/2026).

Sikap Pemprov Jabar tersebut langsung memicu reaksi keras dari Aktivis Senior Sumedang, Zenni Bima. Ia menilai narasi yang dibangun pemerintah mengesankan proses penanganan krisis yang hanya berjalan di atas kertas, serba tertutup, dan kehilangan substansi hukum maupun bukti empiris.

Keterbukaan Radikal vs Formalitas Birokrasi

Zenni Bima menagih janji awal Gubernur yang sempat berkomitmen membongkar hasil investigasi secara utuh ke hadapan publik. Menurutnya, pola penanganan biner yang sekadar menyimpulkan "ada atau tidak ada" membuktikan dangkalnya proses pemeriksaan yang dilakukan tim independen.

"Ini yang sangat kita khawatirkan sejak awal. Hasil pemeriksaan terkesan hanya formalitas 'ada atau tidak ada'. Prosesnya sama sekali tidak digambarkan secara gamblang ke publik," tegas Zenni.

Lebih jauh, Zenni mempreteli sejumlah teka-teki krusial dan bukti material yang dinilai luput dari lensa pemeriksaan Inspektorat:

Validitas Laporan & Intimidasi: Kepastian mengenai pelaporan resmi oleh saksi/pelapor (R) ke Polda Jabar, hingga isu dugaan ancaman mutasi ke wilayah terpencil di Surian.

Uji Efektif Bukti Empiris: Verifikasi fisik melalui pembuktian rekaman CCTV dan uji silang alibi sejumlah pihak kunci pada tanggal kejadian.

Pelacakan Jejak Digital: Urgensi membongkar kronologi serta aktor intelektual di balik penyebaran pesan berantai WhatsApp yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Apakah poin-poin krusial itu ditanyakan oleh tim penilai? Itu semua wajib dibuktikan secara empiris, bukan cuma berdasarkan asumsi di atas kertas. Jangan kiri-kanan formalitas," cetusnya.

Isyaratkan Krisis Kepercayaan

Sebagai kompensasi atas kebuntuan fungsi inspektorat, Gubernur Dedi Mulyadi mengonfirmasi rencana intervensi langsung. Pihaknya dijadwalkan menyambangi Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Senin mendatang guna mempertemukan Bupati Sumedang, Wabup MFA beserta istri, serta Sekretaris Pribadi (Sekpri).

Dedi menegaskan pendekatan yang diambil bakal mengedepankan dialog emosional personal. "Rencananya itu ibarat orang tua kepada anak-anaknya, atau kakak kepada adik-adiknya," ujar Dedi.

Namun, manuver pendekatan personal tersebut justru dinilai Zenni sebagai preseden buruk yang secara tidak langsung memperlihatkan mosi tidak percaya pucuk pimpinan terhadap objektivitas institusi kontrol internalnya sendiri.

"Kalau Gubernur sendiri harus turun tangan 'dari hati ke hati', pertanyaannya: apakah Gubernur sendiri tidak percaya dengan kredibilitas hasil kerja Inspektorat?" sindir Zenni.

Zenni meluruskan bahwa gerakan kritis masyarakat Sumedang tidak dirancang untuk memvonis siapa yang salah atau benar, melainkan murni menuntut akuntabilitas tata kelola pemerintahan agar isu ini tidak bermutasi menjadi fitnah tak berkesudahan.

"Kita tidak dalam posisi menuduh siapa salah dan siapa benar. Kita hanya menuntut transparansi penuh agar isu ini terang benderang dan tidak memicu fitnah liar yang merugikan semua pihak," pungkasnya.**

Editor: Yayan Sofyan