Memanas Isu Miring Wabup Sumedang, Aktivis Bongkar Dugaan Intimidasi dan Kritisi Kinerja DPRD Serta Tim Investigasi

SUMEDANG, KejakimpolNews.com -- Dugaan skandal yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Ardila semakin memanas dan memicu gelombang kritik publik.

Kasus yang melibatkan RY, sekretaris pribadi (sekpri) Wabup ini, kini memasuki babak baru setelah aktivis Sumedang, Zenni Bima, membongkar dugaan intimidasi birokrasi dan mengkritiktisi kinerja DPRD Kabupaten Sumedang dan Tim Investigasi bentukan Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Dalam komunikasi melalui panggilan video, Zenni menyampaikan amanat permohonan maaf dari RY kepada masyarakat Sumedang atas kegaduhan yang terjadi.

Zenni menegaskan bahwa pesan tersebut bukanlah bentuk pengakuan bersalah atau penyerahan diri, melainkan wujud empati korban atas polemik yang menyita perhatian publik.

Dugaan Intimidasi

Di balik pesan permohonan maaf tersebut, Zenni membeberkan adanya indikasi intimidasi birokrasi terhadap korban. RY mengaku mendapat ancaman mutasi ke Kecamatan Surian wilayah pelosok di ujung utara Sumedang yang berbatasan dengan Subang dengan dasar yang tidak jelas.

Selain dugaan ancaman mutasi, Zenni juga membeberkan fakta mengenai langkah hukum yang ditempuh korban. Dalam percakapan tersebut, RY sempat membantah bahwa laporannya ke Polda Jabar berkaitan langsung dengan isu pelecehan, penyekapan, dan penganiayaan yang saat ini ramai beredar. Meski detail alasan utamanya masih dirahasiakan oleh RY, Zenni meyakini ada persoalan mendasar yang jauh lebih besar di balik perkara ini.

Menurut Zenni, sangat janggal jika persoalan yang dibawa hingga ke tingkat Polda Jabar hanya sebatas urusan administrasi internal yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kabupaten.

"Saya menduga ada hal besar lain di luar dugaan yang beredar saat ini. Apalagi RY mengaku mendapat ancaman posisinya akan dimutasikan ke Kecamatan Surian," ungkap Zenni, Kamis (10/9/2026).

Kritik DPRD dan Tim Investigasi

Eskalasi konflik ini memicu kritik tajam dari Zenni terhadap dua lembaga kunci. DPRD Kabupaten Sumedang dinilai lamban, pasif, dan tidak memiliki taji dalam menjalankan fungsi pengawasan (check and balances). Zenni menegaskan bahwa lembaga legislatif seharusnya membela warga yang menjadi korban dugaan kesewenang-wenangan, bukan terkesan membiarkan ancaman mutasi kepegawaian tersebut.

Kritik pedas juga diarahkan kepada Tim Investigasi bentukan Dedi Mulyadi (KDM). Pengusutan oleh tim khusus tersebut dinilai berjalan lambat, mengambang dan rawan dibayang-bayangi benturan kepentingan politik. Ia mengkhawatirkan tim tersebut sekadar menjadi komoditas panggung politik untuk meredam gejolak publik demi menyelamatkan citra pejabat tertentu.

"Masyarakat Sumedang membutuhkan kepastian hukum dan kebenaran yang terang benderang, bukan narasi pengaburan atau formalitas investigasi yang mandul," tegas Zenni.

Peta Sikap Fraksi-Fraksi DPRD

Di tengah sorotan terhadap kinerja lembaga legislatif, Zenni Bima memberikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil oleh beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Sumedang:

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS secara bulat menyatakan sikap akan mengoperasionalkan hak pengawasan mereka melalui Hak Angket dan Interpelasi.
Sementara

Fraksi Golkar mengambil langkah awal dengan mendorong penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terlebih dahulu.

Sedangkan Fraksi Gerindra, PPP, PKB, dan PAN memilih bersikap pasif dan menyatakan akan menunggu hasil resmi dari Tim Investigasi bentukan Gubernur Jabar KDM.**

Editor: Yayan Sofyan