Aduh... Desil Lagi, Desil Lagi!

Oleh HARI SINASTRIO
(Pengamat Sosial)

ENTAH sudah berapa kali warga bertanya soal desil. Yang tadinya Desil 3, tahu-tahu jadi Desil 8. Yang merasa hidupnya pas-pasan malah masuk kelompok yang dianggap lebih sejahtera. Sementara yang kelihatannya berkecukupan justru bisa masuk daftar penerima bantuan.

Lalu siapa yang kena semprot?

Ya siapa lagi kalau bukan Ketua RW!

Ketua RW ini memang unik. Jabatan level "sudra", tetapi urusan warga level nasional. Siang ditanya desil, malam ditanya bansos. Ada yang tidak dapat beras, Ketua RW yang dicari. Ada yang dapat padahal merasa tidak layak, Ketua RW juga yang ditanya.

Ketua RW cuma bisa bilang, "Saya juga tidak menentukan, Pak... Bu...!"

Tapi warga tentu tidak mau tahu. Yang penting Pak Ketua RW!

Padahal Indonesia ini bukan negeri miskin. Kita sering disebut zamrud di khatulistiwa. Tanahnya subur, lautnya luas, tambangnya ada, perkebunannya ada. Dalam konstitusi pun sudah jelas, kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tapi kok urusan kesejahteraan rakyat masih begini?

Apa yang salah?

Undang-undangnya? Sistemnya? Datanya? Atau pengelolaannya?

Nah, sekarang muncul lagi cerita desil.

Katanya desil adalah pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin kecil angkanya, semakin rendah tingkat ekonominya.

Secara teori gampang.

Desil 1 paling bawah. Desil 10 paling atas.

Tapi ketika turun ke lapangan, kok kadang-kadang seperti main sulap?

Tukang becak bisa masuk Desil 9. Anggota DPR atau DPRD bisa masuk Desil 4. Warga yang sehari-hari ngos-ngosan memenuhi kebutuhan hidup malah bisa terlempar ke Desil 8.

Lho... ini yang menentukan desil pakai kalkulator atau pakai ilmu nujum?

Tentu pertanyaan masyarakat akhirnya sederhana: sebenarnya data ini dihitung berdasarkan apa?

Belum selesai soal desil, muncul pula pembagian beras 30 kilogram untuk tiga bulan. Sasarannya Desil 1 sampai 4.

Di atas kertas mungkin terlihat rapi.

Di lapangan?

Nah, di lapangan inilah drama dimulai.

Ada yang merasa layak dapat bantuan tetapi tidak dapat. Ada yang merasa tidak pantas menerima malah mendapat. Ada yang kemarin Desil 3, sekarang sudah Desil 8.

Mungkin desilnya naik kelas lebih cepat daripada anak sekolah.

Kalau hanya satu dua kasus, mungkin bisa dianggap kesalahan data. Tetapi kalau terjadi di banyak tempat, tentu masyarakat berhak bertanya.

Penulis haqqul yakin persoalan seperti ini bukan hanya terjadi di satu kampung atau satu kota. Bisa jadi hampir di seluruh negeri mengalami persoalan yang sama.

Dan terus terang, sebagai orang yang ikut berhadapan langsung dengan masyarakat, saya pribadi kurang sreg kalau solusi kemiskinan selalu diterjemahkan menjadi bansos.

Bansos memang bisa membantu ketika orang sedang kesulitan.

Tetapi jangan sampai negara hanya sibuk membagikan ikan tanpa serius memperbaiki kolamnya.

Kalau ada uang negara yang jumlahnya sangat besar, kenapa tidak lebih banyak diarahkan ke pendidikan dan kesehatan?

Bayangkan kalau pendidikan benar-benar gratis sampai perguruan tinggi.

Bayangkan kalau orang sakit tidak lagi pusing memikirkan biaya.

Bayangkan kalau sembako bisa dibeli masyarakat dengan harga yang benar-benar terjangkau.

Bukankah itu lebih mendidik dan lebih memberdayakan?

Presiden sudah berganti berkali-kali. Pemerintahan juga silih berganti.

Tapi pertanyaan saya sederhana:

Kapan kita punya keberanian membuat pendidikan dan kesehatan benar-benar menjadi hak rakyat, bukan sekadar program yang datang dan pergi?

Karena kalau terus begini, jangan-jangan nanti yang lebih sibuk bukan mengentaskan kemiskinan, tetapi mengentaskan warga dari Desil 3 ke Desil 8.**