PA 98 Desak Dugaan Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas, Minta Reformasi Polri Dipercepat

BANDUNG, KejakimpolNews.com – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Pengusutan diminta tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mengungkap pihak yang memerintahkan, pelaksana, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Desakan tersebut disampaikan PA 98 menyikapi keterangan Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

PA 98 menilai kasus tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan aparat, serta keamanan komunikasi pemerintahan. Jika terbukti, penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Organisasi yang dipimpin Muhamad Surya Wijaya tersebut menegaskan, proses hukum harus berjalan independen, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati.

PA 98 mengingatkan bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurut PA 98, penyalahgunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara dapat mengancam kebebasan masyarakat, termasuk aktivis, jurnalis, pelaku usaha, dan warga biasa. Karena itu, pengusutan harus memastikan tidak ada pihak yang menggunakan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun pertarungan politik.

Jangan Berhenti pada Pelaksana PA 98 meminta penyidik menelusuri seluruh rantai komando penggunaan perangkat penyadapan, termasuk pihak yang memerintahkan, membiayai, melaksanakan, dan mengawasi operasionalnya.

Seluruh perangkat, dokumen perintah, catatan akses, serta data elektronik terkait harus diamankan dan diperiksa secara forensik agar tidak terjadi penghilangan atau perubahan barang bukti.

PA 98 juga meminta adanya pengawasan eksternal untuk mencegah konflik kepentingan dalam penyidikan, mengingat perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

Selain pengusutan pidana, kasus ini dinilai harus menjadi momentum mempercepat reformasi Polri. Pembenahan tidak cukup melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh tata kelola institusi, independensi, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan.

Tujuh Tuntutan PA 98

Dalam pernyataannya, PA 98 menyampaikan tujuh tuntutan:
- Pertama, membongkar seluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak lainnya, termasuk mengungkap motif serta pihak yang bertanggung jawab.
- Kedua, menelusuri rantai komando dan mengamankan seluruh bukti elektronik. -
- Ketiga, memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
- Keempat, mempercepat reformasi Polri melalui pembenahan sistem pengawasan, independensi, dan pertanggungjawaban pimpinan.
- Kelima, membangun mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
- Keenam, mencegah politisasi perkara dan memastikan pemerintah tetap menjalankan agenda kesejahteraan rakyat.
- Ketujuh, memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, serta menjamin kebebasan pers dan kebebasan sipil.

Kesejahteraan Rakyat Jangan Diabaikan

PA 98 juga mengingatkan pemerintah agar pengusutan dugaan penyadapan tidak menyita seluruh perhatian hingga mengabaikan persoalan masyarakat.

Pemerintah diminta tetap fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, keterjangkauan harga pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan.

Ketua Umum Presidium PA 98 Muhamad Surya Wijaya bersama Sekretaris Jenderal Lukman Nurhakim menegaskan, semangat Reformasi 1998 harus diwujudkan melalui penegakan hukum, pembatasan penyalahgunaan kekuasaan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

PA 98 menilai reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan atau pejabat. Institusi negara harus tunduk pada konstitusi dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan individu maupun kelompok politik.

"Pengusutan pelanggaran hukum harus berjalan sampai tuntas, dan negara tidak boleh berhenti mengurus rakyat," tegas PA 98 dalam pernyataan sikapnya menjelang Hari Pahlawan 10 November.**

Author: One
Editor: Maman Suparman