Kasus Wapres Gibran, Sivitas Akademi Unpad Tuntut Kejujuran, Keteladanan dan Tanggung Jawab Moral

Foto : Istimewa
Inilah sebagian dari Sivitas Akademi Universitas Padjadjaran yang mengaku prihatin dengan kondisi perpolitikan saat ini.
BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Sivitas Akademi Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perpolitikan di Indonesia, terutama terkait dengan kasus yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan sikap yang ditandatangani sejumlah guru besar dan para pakar lainnya di lingkungan Unpad, di antaranya:
1. Prof.Dr.Atwar Bajari,M.S.
2. Prof, Dr.Ir. Iman Henawan,M.Si., IPU.
3. Prof.Dr. Ana Tarmidi.
4. Prof.Dr.dr.Herman Sutanto.
5. Dr Memet Hakim
dan sejumlah guru besar lainnya.
Dalam rilis yang diterima KejakimpolNews.com Ahad (15 /11/2026), Sivitas Akdemi Unpad merasa prihatin dengan kondisi yang menyangkut kasus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Inilah pernyataan lengkap dari Sivitas Akademi Unpad.
Sivitas Akademi Unpad prihatin dengan mundurna nilai-nilai mendasar yang selama ini diperjuangkan oleh civitas akademika, khususnya dalam menjaga marwah pendidikan, integritas intelektual, supremasi hukum, dan standar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai tersebut bukan sekadar materi yang diajarkan di ruang kelas, melainkan fondasi yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan, terutama oleh mereka yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang kekuasaan.
Unpad tidak ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuasaan dapat mengalahkan kejujuran, jabatan dapat mengesampingkan integritas, dan kepentingan politik dapat mengubah standar kebenaran.
Pendidikan mengajarkan kejujuran, maka pemimpin harus memberikan keteladanan. Guru menanamkan integritas, maka penyelenggara negara wajib menjunjung tinggi integritas. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi penerus.
Ketika Kekuasaan Diuji Moralitas
Kasus yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka idak semestinya hanya ditempatkan dalam ruang perdebatan politik praktis ataupun kepentingan kelompok. Persoalan yang menyentuh jabatan publik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni etika konstitusi, kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara.
Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang membebaskan seseorang dari pertanyaan dan kritik masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban yang melekat padanya.
Rakyat berhak memperoleh penjelasan yang jernih. Publik berhak mempertanyakan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan negara. Dan setiap pejabat publik berkewajiban memberikan jawaban melalui mekanisme yang sah, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap kekuasaan. Kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Kampus Tak Boleh Kehilangan Suara Moral
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga akal sehat publik. Kampus bukan sekadar tempat mencetak sarjana, tetapi juga ruang pembentukan karakter, keberanian intelektual, dan kesadaran moral.
Ketika muncul persoalan yang menyangkut etika penyelenggaraan negara, dunia akademik tidak seharusnya memilih diam. Independensi intelektual harus tetap dijaga, tanpa harus menjadi alat kepentingan politik siapa pun.
Suara kampus hendaknya berdiri di atas prinsip kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa. Tidak boleh ada standar ganda dalam menilai persoalan moral dan hukum. Siapa pun pejabatnya, dari kelompok politik mana pun, prinsip kejujuran dan akuntabilitas harus berlaku sama.
Inilah esensi pendidikan karakter yang sesungguhnya: berani menyampaikan kebenaran, menghormati hukum, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan.
Kejujuran adalah Fondasi Kepemimpinan
Kepemimpinan bukan semata-mata tentang kewenangan mengambil keputusan, mengendalikan pemerintahan, atau menduduki jabatan tertinggi. Kepemimpinan juga menyangkut kemampuan memberikan teladan melalui sikap, perilaku, dan tanggung jawab.
Seorang pemimpin harus memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan publik memiliki konsekuensi moral. Kepercayaan rakyat tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan, popularitas, ataupun kekuatan politik. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi antara perkataan, tindakan, dan prinsip yang diperjuangkan.
Oleh karena itu, persoalan yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta. Tidak boleh ada penghakiman tanpa pembuktian, tetapi juga tidak boleh ada pengabaian terhadap pertanyaan publik yang memiliki dasar dan relevansi.
Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati. Pada saat yang sama, prinsip transparansi dan pertanggungjawaban pejabat publik juga harus ditegakkan.
Keduanya bukan sesuatu yang saling bertentangan. Justru keduanya merupakan bagian penting dari negara hukum dan demokrasi yang bermartabat.
Tanggung Jawab Moral Generasi Penerus
Kita harus menyadari bahwa apa yang dipertontonkan oleh para pemimpin hari ini akan menjadi referensi moral bagi generasi mendatang.
Jika anak-anak diajarkan untuk jujur, tetapi mereka menyaksikan ketidakjujuran dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, maka pendidikan kehilangan sebagian makna moralnya.
Jika siswa diajarkan menghormati aturan, tetapi mereka melihat aturan diperlakukan berbeda berdasarkan kedudukan dan kekuasaan, maka kepercayaan terhadap keadilan akan terkikis.
Karena itu, tuntutan terhadap kejujuran, keteladanan, dan tanggung jawab moral bukanlah tuntutan yang berlebihan. Itu merupakan kewajiban mendasar dalam membangun kehidupan berbangsa yang beradab.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi jabatan, tetapi juga mampu menjaga legitimasi moral di hadapan rakyatnya.
Menjaga Marwah Bangsa Bukan Sekadar Membela Kekuasaan
Pada akhirnya, persoalan ini harus dikembalikan kepada prinsip yang lebih besar: kepentingan bangsa dan kehormatan institusi negara.
Tidak boleh ada individu yang ditempatkan di atas hukum. Tidak boleh ada jabatan yang menjadi tameng dari kritik. Dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan prinsip keadilan.
Kita tidak sedang membangun budaya permusuhan terhadap seseorang, melainkan mendorong tumbuhnya budaya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan negara.
Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan kekebalan moral. Dan kepemimpinan adalah keteladanan, bukan sekadar kehormatan protokoler.
Civitas akademika, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa perlu terus menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, kritis, dan berorientasi pada kebenaran.
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya mampu melahirkan pemimpin berkuasa, melainkan bangsa yang mampu melahirkan pemimpin berintegritas.
Kejujuran melahirkan Integritas seseorang, dan ketika seseorang menjadi pemimpin, kekuasaan yang diembannya harus menjadi sumber keteladanan bukan alat untuk menghindari pertanggungjawaban.**
Editor: Maman Suparman