Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Minta Wali Kota Bandung Sat Set Polemik Kebun Binatang

BANDUNG, KejakimpolNews.com - Tekanan terhadap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan semakin menguat. Ia diminta bergerak cepat menyelesaikan polemik di Kebun Binatang Bandung yang kini berada di ujung ketidakpastian.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa waktu sudah terlalu sempit untuk sekadar wacana. Ia mendesak agar keputusan segera diambil, mengingat nasib satwa dan karyawan berada dalam situasi genting.

“Pak Farhan harus sat-set. Jangan berlarut-larut. Kalau lama, semua jadi tidak jelas—orang bingung, satwa juga terancam,” tegas Ono, Senin (30/3/2026).

Kondisi ini dipicu oleh akan berakhirnya nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bandung pada 6 Mei 2026. April menjadi waktu krusial untuk menentukan arah pengelolaan kebun binatang tersebut.

Jika tak ada kepastian, skenario pemindahan satwa ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat mulai disiapkan. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan satwa, meski bukan pilihan utama.

Di sisi lain, persoalan operasional juga kian menekan. Kebutuhan pakan, perawatan, hingga layanan kesehatan satwa membutuhkan kepastian anggaran. Bahkan, tenaga medis harus disiapkan untuk pemeriksaan rutin agar kondisi satwa tetap terpantau.

Tak hanya itu, nasib karyawan juga menjadi sorotan. Ketidakjelasan status kerja dan gaji dinilai berpotensi langsung berdampak pada kualitas perawatan satwa.

“Satwa itu tergantung manusianya. Kalau pegawainya tidak jelas, pasti berpengaruh,” ujar Ono.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, menegaskan pihaknya saat ini berbagi peran dengan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sementara. Fokus utama BBKSDA adalah memastikan kesejahteraan satwa tetap terjaga sebagai otoritas manajemen konservasi.

“Kalau tidak ada kejelasan atau MoU tidak dilanjutkan, kami akan mengambil langkah untuk mengamankan satwa, khususnya yang dilindungi, ke lembaga konservasi terdekat demi keselamatan mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah evakuasi tersebut merupakan opsi terakhir yang akan diambil jika situasi terus berlarut tanpa kepastian.

Ono kembali menegaskan, kewenangan saat ini berada di tangan Pemerintah Kota Bandung, sehingga tidak ada alasan untuk menunda keputusan. Semua pihak diminta bergerak bersama tanpa saling menunggu.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula kekhawatiran soal potensi perubahan fungsi kebun binatang menjadi kawasan komersial. Namun, Ono mengingatkan agar hal itu tidak terjadi.

“Ini bukan sekadar lahan. Ini sejarah panjang Kota Bandung. Harus tetap dijaga,” katanya.

Kini, keputusan ada di tangan Farhan. Waktu terus berjalan, dan tuntutan untuk bertindak cepat semakin tak terhindarkan.**

Author: One
Editor: Maman Suparman