AMS Dukung Pendiri Lama Kelola Kebun Binatang Karena Warisan Budaya Sunda

BANDUNG, KejakimpolNews.com - Angkatan Muda Siliwangi (AMS) ikut bersuara terkait polemik Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Organisasi kedaerahan itu merasa terpanggil untuk mempertahankan keberadaan ruang terbuka publik tersebut.

Ketua Umum AMS Rully Alfiady menjelaskan, pihaknya tegas menyatakan dukungannya terhadap pengelola lama Kebun Binatang Bandung yakni keluarga Raden Ema Bratakoesoema (pendiri Kebun Binatang Bandung) yang kini diwakili Bisma Bratakoesoema, mantan Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari.

Rully mengaku telah banyak mengkaji persoalan ini sehingga tidak asal dalam menentukan keberpihakannya.

"Saya tiga kali menolak ajakan pengelola lama (keluarga Ema Bratakoesoema) dalam persoalan ini. Namun setelah mendapat banyak informasi, AMS harus menentukan sikap," kata Rully saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait Kebun Binatang Bandung, di Bandung, Kamis (16/10).

Dia menjelaskan, pihaknya baru menyadari bahwa Kebun Binatang Bandung merupakan warisan budaya Sunda yang harus dijaga keberadaannya. Sejak awal berdiri, menurutnya Bandung Zoo menjadi tempat pertunjukan budaya dan seni Sunda oleh pendahulu, termasuk tokoh-tokoh pendiri AMS.

"Sejak puluhan tahun yang lalu, saat masyarakat masih menamakan derenten, Kebun Binatang Bandung ini merupakan tempat pertunjukkan seni dan budaya. Ada seni tari, pencak silat, dan aktivitas-aktivitas budaya lainnya," kata dia.

Dia menilai, dahulu Kebun Binatang Bandung menjadi tempat utama pertunjukkan seni dan budaya mengingat saat itu Bandung masih minim sarana dan fasilitas. Selain itu, dia pun menyebut bahwa Raden Ema Bratakoesoema selaku pendiri Kebun Binatang Bandung merupakan tokoh saat yang memiliki jasa besar terhadap perkembangan budaya Sunda.

"Beliau ini adiknya Pak Ukar Bratakoesoema, tokoh Sunda yang juga mantan wali kota Bandung, mantan gubernur Jawa Barat, dan mantan menteri saat itu. Jadi kami, AMS, merasa terpanggil untuk menjaga warisan Sunda ini," kata Rully.

Terlebih, Rully menilai banyak terjadi kejanggalan dalam polemik Bandung Zoo tersebut. "Sampai akhirnya, saya merasa ada sesuatu yang salah. Kita investigasi, bedah persoalan, akhirnya saya putuskan AMS terlibat. Karena AMS terlahir untuk menjaga harkat dan martabat orang Sunda," katanya.

Berdasarkan kajiannya itu, Rully menilai terdapat upaya sistematis yang ingin merebut pengelolaan Kebun Binatang Bandung dari keluarga Rade Ema Bratakoesoema. Dia meyakini ada upaya licik yang ingin merebut paksa pengelolaan Kebun Binatang Bandung.

"Ini melibatkan mafia tanah, mafia satwa, dan mafia lingkungan. Kita tidak boleh diam," katanya.

Terlebih, dia merasa heran karena perselisihan pengelolaan ini mulai terjadi sejak 2017, saat pengelolaan Kebun Binatang Bandung dikerjasamakan dengan pihak lain. "Tahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya tidak ada persoalan. Tapi ketika Toni Sumampao masuk, ini mulai bermasalah," katanya.

Bahkan, dia dengan tegas menyebut bahwa upaya jahat yang sistematis ini melibatkan unsur birokrat. "Aktivitas sistematis ini sudah masuk sejak zaman Ridwan Kamil (menjabat wali kota Bandung). Antek-anteknya ada di birokrasi," katanya.

Maka dari itu, dia pun mendorong Wali Kota Bandung Muhammad Farhan agar lebih jernih dalam mencermati kasus Kebun Binatang Bandung ini. "Ganti semua birokrat-birokrat yang terlibat," katanya.

Keyakinannya ini pun semakin menguat setelah pihaknya didukung oleh aktivis Bandung lainnya. "Kita juga didukung Aliansi Bandung Melawan, yang isinya aktivis-aktivis, ada dari WALHI. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Terlebih, berkaca dari kasus serupa di provinsi lain, dia semakin yakin dengan adanya upaya-upaya tersebut. "Kita lihat bagaimana yang terjadi di Aceh. Artinya ada hak-hak budaya yang akan dicaplok, yang suatu saat identitasnya akan hilang. Ini yang kami tidak ingin terjadi di Kebun Binatang Bandung," katanya.

Lahan Milik Yayasan Margasatwa Tamansari

Juru bicara keluarga Raden Ema Bratakoesoma yang juga humas Kebun Binatang Bandung, Sulhan Syafii, menjelaskan, pihaknya meyakini bahwa tidak ada sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung. Dia mengklaim bahwa lahan yang digunakan Bandung Zoo tersebut merupakan milik keluarga Raden Ema Bratakoesoema.

"Status tanah milik Yayasan Margasatwa Tanmansari. Cuma kita belum menaikkan jadi sertifikat," katanya di tempat yang sama.

Hal ini, lanjut Sulhan, diperkuat oleh keputusan pengadilan saat pihaknya mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bandung yang menagih biaya sewa lahan. "Ketika pemkot menagih, kita gugat. Dan kita menang saat pengadilan tingkat pertama, saat banding, dan saat kasasi. Kita semuanya menang. Surat keputusan kasasi keluar tanggal 23 Mei 2025. Pemkot Bandung dinyatakan tidak berhak menagih biaya sewa," katanya.

Atas dasar itulah, Sulhan memastikan pihaknya akan kembali membuka operasional Kebun Binatang Bandung. "Semoga dalam 3 hari kami bisa kembali membuka Bandung Zoo," katanya.

Direktur Eksekutif IPRC, M. Indra Purnama, menilai, Bandung Zoo adalah milik masyarakat Bandung sehingga diharapkan ke depan dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah Bandung Zoo harus dibuka karena banyak yang menjadi korban akibat ditutupnya operasional tempat tersebut.

"Masalah konflik, itu urusan nanti karena ada proses hukum yang berjalan. Operasional harus berjalan karena ada satwa dan karyawan di sana. Jangan ada ego, karena banyak hal dikorbankan. Bandung zoo bukan sebatas tempat wisata, ada edukasi, konservasi bahkan ada sisi historis kebanggaan Bandung," katanya.**

Author: Sonni Hadi
Editor: Sonni Hadi