2 Tahun Probowo-Gibran Dinilai Gagal, Massa Mahasiswa Bandung Sebut MBG, Karhutla dan Korupsi Rugikan Rakyat

BANDUNG, KejakimpolNews.com --Dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut mahasiswa di Bandung Raya dengan menggelar demo di sejumlah titik, Selasa (20/10/2026).

Mereka terjun ke jalan di antaranya di Jalan Ir.Haji Djuanda (Dago)-Capakapayang, Jalan Asia Afrika dan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Jalan Diponegoro Bandung.

Massa mahasiswa berasal dari berbagai kampus di Bandung Raya ini penuhi sejumlah titik dengan tuntutan yang sama. Salah satunya mendesak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional. Termasuk menyinggung juga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan korupsi.

"Segera atasi karhutla dan tetapkan sebagai bencana nasional. Geser anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Benahi kabinet gemuk yang tidak bersubstantif dan memboroskan anggaran,” ujar salah seorang orator saat demo di Asia Afrika sekitar Gedung Merdeka.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan, Naufal Fadhilah, mengatakan, unjuk rasa mahasiswa merupakan respons dinamika pemerintahan selama dua tahun gagal menjawab dasar kebutuhan rakyat.

“Aksi dilatarbelakangi gagalnya jawab kebutuhan dasar rakyat karena belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sesuai apa yang dijanjikan,” ungkap Naufal.

Menurut Naufal, dua tahun berjalan Kabinet Merah Putih belum mampu menjamin kebutuhan pangan yang terjangkau. Naufal menambahkan, unjuk rasa mahasiswa merupakan respons dinamika pemerintahan selama dua tahun gagal menjawab dasar kebutuhan rakyat.

“Aksi dilatarbelakangi gagalnya jawab kebutuhan dasar rakyat karena belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sesuai apa yang dijanjikan,” tuturnya.

“Jujur saja, belum mampu menyediakan sembako murah bagi masyarakat, dan kabinet gemuk dirasa terlalu politis yang entah tugas dan fungsinya untuk apa,” ujarnya.

Menurutnya, korupsi masih merajalela selama dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Korupsi masih mendominasi, bahkan anggaran untuk pemadaman karhutla pun ikut dikorupsi. Masih banyak yang perlu dibenahi, rasanya perlu ada tindakan tegas atas sikap pemerintah yang miss hari ini,” jelasnya di depan Gedung DPRD Jabar.

3.248 Personel Disiagakan

Sementara itu, sebanyak 3.248 personel gabungan polisi diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Bandung, pada Selasa (20/10/2026). Penyekatan juga telah dilakukan di daerah perbatasan Jawa Barat.

Karo Ops Polda Jabar Kombes Teddy Suhendyawan mengatakan, ribuan personel ini akan disebar di sejumlah titik aksi di Kota Bandung. Aksi demo ini sebagai evaluasi kinerja Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam dua tahun memimpin Indonesia.

"Ya sebanyak 3.248 personel disiagakan di beberapa titik, di DPRD, Cikapayang dan sama simpang lima," kata Teddy. Menurut Tedi, personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung.

Mereka dilibatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun massa aksi yang turun ke jalan hari ini diantaranya berasal dari aliansi mahasiswa hingga warga Dago Elos.

Beberapa titik, yaitu Gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Asia-Afrika, hingga Cikapayang. Dia memastikan petugas juga ditempatkan di tempat-tempat keramaian.

"Semuanya kami amankan dan sudah plotting sesuai dengan yang sampaikan Pak Kapolrestabes ya. Sudah kami plotting semua," ucapnya.

Penyekatan juga diberlakukan di wilayah perbatasan Jawa Barat dengan daerah lain. Pihaknya telah memerintahkan polres jajaran untuk melakukan penyekatan tersebut.

"Banyak penyekatan, sudah dari kemarin kami lakukan penyekatan seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat kami perintahkan untuk melakukan penyekatan polres-polres terutama yang berhubungan dengan Jakarta," tuturnya.

Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas telah disiapkan jika terjadi kemacetan di sejumlah titik jalan. Namun rekayasa itu bersifat situasional.

"Ada tim pengurai, ada 2 tim pengurai yang akan membantu mem-backup Polrestabes untuk melaksanakan tadi rekayasa dan pengalihan arus. Situasional sifatnya," ucapnya.

Teddy mengimbau agar massa melakukan aksi dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Dia juga meminta massa tidak merusak fasilitas umum atau membuat kerusuhan.

"Yang penting tertib kemudian tidak anarkis tidak merusak fasilitas umum. Karena itu kan berasal dari pajaknya masyarakat juga. Jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat itu aja sih," pungkasnya.**

Editor: Yayan Sofyan