Angka Zero Dose Tinggi Bukti Kesadaran Ortu dan Akses Layanan Belum Merata
Foto: Whyr
Dinkes Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah, menggelar advokasi dan sosialisasi Imunisasi Nasional di gedung Dakwah Muhammadiyah, Rabu,16/7/2025.
KUNINGAN, KejakimpolNews.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah, menggelar advokasi dan sosialisasi Imunisasi Nasional di gedung Dakwah Muhammadiyah, Rabu,16/7/2025.
Kegiatan advokasi ini dalam upaya menekan angka anak yang belum pernah mendapat imunisasi dasar atau zero dose, menyasar lima kecamatan prioritas: Kuningan, Sindangagung, Ciawigebang, Cidahu, dan Maleber.
Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, menekankan, imunisasi bukan hanya melindungi anak dari penyakit, tetapi juga membentuk kekebalan kelompok yang melindungi masyarakat secara luas.
“Tingginya angka zero-dose di beberapa wilayah disebabkan oleh rendahnya kesadaran orang tua, akses layanan yang belum merata, hingga masih beredarnya informasi keliru soal imunisasi,” ujar Wabup Tuti.
“Melalui kegiatan ini, kita perkuat komitmen lintas sektor untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Kuningan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif Aisyiyah sebagai mitra strategis pemerintah, yang dinilai konsisten mengedukasi masyarakat melalui program Gerakan Aisyiyah Sehat.
“Harapannya, program ini tak hanya terbatas pada lima kecamatan, namun bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kuningan,” imbuhnya.
Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kuningan, Rina Widiyaningsih, M.Pd., menyampaikan, keberadaan anak zero-dose menjadi tantangan bersama yang harus diatasi secara kolaboratif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan semua unsur masyarakat untuk menurunkan angka zero-dose sesuai target nasional,” tegas Rina.
Pemerintah menargetkan angka zero-dose turun menjadi 15 persen di tahun 2025 dan hanya 2,5 persen tahun 2026.
Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Dr. dr. Titut Aprilia Saputri, M.Kes., menuturkan pentingnya kerja sama lintas sektor, dari pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, hingga kader kesehatan di lapangan.
“Kesehatan yang berkeadilan hanya bisa dicapai jika semua pihak ambil bagian. Ini bukan hanya isu medis, tapi juga sosial dan keadilan hak anak,” sebutnya.**
Author: Whyr
Editor: Maman Suparman
