Rakor Satgas Pasti di Gedung Sate Bahas Keuangan Ilegal, Wabup Kuningan: Bank Emok Meresahkan

foto

Foto: Whyr

Wabup Kuningan Tuti Andriani saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) diu Gedung Sate Bandung,

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi dengan Pemprov Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas praktik aktivitas keuangan ilegal sekaligus memperluas akses pembiayaan resmi bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026, yang digelar OJK dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) perihal Fenomena Pinjaman Pribadi, di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).

Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk merumuskan langkah konkret dalam menangani maraknya praktik pinjaman informal berisiko tinggi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Tuti mengatakan, Pemkab Kuningan telah menggelar rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pihak perbankan, OJK, dan BI Perwakilan Cirebon.

Dari hasil pemetaan di lapangan, diketahui bahwa pelaku usaha supermikro, seperti pedagang kecil di pasar dan pekerja sektor transportasi, masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.

Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih menggunakan jasa pinjaman informal atau yang dikenal dengan istilah bank emok karena menawarkan proses pencairan dana secara cepat, meskipun berisiko menimbulkan beban bunga dan persoalan keuangan di kemudian hari.

“Kami memohon arahan dari Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro ini dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses yang lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban terhadap praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.

Wabup Tuti menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam praktik perikatan utang informal. Menurutnya, perlu ada perhatian terhadap tata cara pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pasangan dalam ikatan pernikahan.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat lembaga keuangan formal memiliki prinsip dan mekanisme kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan.

Selain persoalan pembiayaan mikro, Wabup Kuningan mengajak Satgas PASTI dan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat langkah pencegahan serta edukasi masyarakat terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri.

Praktik tersebut berpotensi menjerumuskan warga ke dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk perjudian dalam jaringan atau online.

Tuti berharap agar Pemprov Jabar melalui Asisten Daerah dapat membantu percepatan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi para investor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong masuknya investasi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.**

Author: WHJR
Editor: Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Diandalkan Memasok Pangan, Pemkot Bandung Perkuat Kerja Sama dengan Garut dan Blitar
Peluang Investor Garap Ratusan Aset Tanah Lewat Kuningan Investment Summit 2026
Farhan: Koperasi Sehat dan Profesional Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pemkot Bandung dan Yogyakarta Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif, UMKM Buka Akses Pasar Antardaerah