UU Perampasan Aset Disahkan

Aset Tidak Wajar Bisa Disita Negara

foto

Ilustrasi

Ilustrasi perampasan aset.

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

Tok, DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026 setelah "dipetieskan" DPR selama 18 tahun.

Dengan UU ini, aset pejabat negara yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan sah bisa dirampas negara jika pemiliknya gagal membuktikan asal-usul legalnya di pengadilan.

Selain itu, negara sudah dapat merampas aset hasil kejahatan batas nilai aset minimal Rp 1 miliar secara langsung tanpa harus menunggu adanya putusan pidana (vonis bersalah) terhadap pelakunya.

UU ini tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga mencakup 13 bidang kejahatan ekonomi dan finansial lainnya, seperti narkotika, perdagangan orang, terorisme, hingga penipuan berbasis teknologi informasi (seperti investasi bodong).

Histori Botok Cs

UU Perampasan Aset disahkan setelah "dipetieskan" hampir 18 tahun di DPR. Itupun setelah terjadi gelombang unjuk rasa, salah satu aksi yang signifikan digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipimpin oleh Supriyono alias Botok (Botok Cs).

Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR pada Agustus 2026 yang memberi batas waktu para Wakil Rakyat menyelesaikan UU ini paling lambat 15 Desember 2026.**

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Jadi Rindu Pemimpin "Tangan Besi"
PNS Netralitas Bablas
In Memoriam Rizal Fadillah: Pejuang Aksi Berintegritas
Empat S Semboyan Pelayanan Publik. Senyum, Sapa, Siap, Selesai
Kobaran Api Di Malam Hari: Pola Lama Petani Nagreg Makin Berbahaya