Sekda Jabar Nyatakan, Pemerintah Daerah Serius Tangani Praktik Bank Emok dan Pinjol

foto

Foto: Whyr

Rakor Satgas PASTI di Ruang Repat Paoandayan Gedung Sate, Bandung

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Penanganan praktik bank emok dan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Persoalan ini berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan upaya menurunkan ketimpangan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,41.

Hal itu ditegaskan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) di Ruang rapat Papandayan Gedung Sate Bandung, Rabu (18/11/2026).

Menurut Herman, meskipun sejumlah indikator makroekonomi Jawa Barat menunjukkan tren positif, kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap jeratan rentenir masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani.

Hal tersebut terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mencapai 5,89 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,54 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 76,62.

Herman membandingkan tingginya beban bunga pinjaman ilegal yang dapat mencapai minimal 25 persen per bulan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dari perbankan yang menawarkan bunga sebesar 3 persen per tahun.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan formal yang lebih aman dan terjangkau.

Untuk optimalisasi penyaluran pembiayaan resmi sekaligus menekan praktik pinjaman ilegal, Pemprov Jawa Barat bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah aksi yang akan segera diujicobakan (piloting) di sejumlah daerah. Ketiga langkah tersebut meliputi penguatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kredit mikro di perbankan, serta pengawasan terpadu dengan melibatkan aparatur kewilayahan hingga tingkat desa.

Rangkaian Rakor dan FGD juga diisi dengan pemaparan dari Bidang Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Ramadhani, yang membahas fenomena pinjaman pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rakor dihadiri Kepala OJK Jabar selaku Ketua Satgas PASTI Daerah Jabar, Darwisman, serta Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhamad Nur Hermawan.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan upaya pengawasan, edukasi literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan formal, dan penegakan hukum dapat berjalan semakin efektif. Dengan demikian, masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro, memiliki alternatif permodalan yang aman, terjangkau, serta terlindungi dari praktik keuangan ilegal.**

Author: WHJR
Editor: Maman Suparman

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Peluang Investor Garap Ratusan Aset Tanah Lewat Kuningan Investment Summit 2026
8 Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung Terus Dikembangkan, Satu Mulai Beroperasi
Pemkot Bandung dan Yogyakarta Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif, UMKM Buka Akses Pasar Antardaerah
Farhan: Koperasi Sehat dan Profesional Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Masyarakat
Diandalkan Memasok Pangan, Pemkot Bandung Perkuat Kerja Sama dengan Garut dan Blitar