Menyoal Ijazah dan Gelar Aktor Politik

Foto: Istimewa
Petisi publik tentang ijazah anggota parlemen dan aktor politik.
Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)
KEABSAHAN dan transparansi ijazah anggota DPR RI menjadi tuntutan publik. Bahkan telah dipetisi daring.
Inti petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia di platform Change.org mendesak audit dan pembukaan rekam jejak pendidikan para aktor politik.
Petisi ini diberitakan telah didukung lebih 100.000 tanda tangan. Mungkin akan terus bertambah.
Ijazah Aktor Politik
Selembar kertas dokumen akademis yang disebut ijazah telah menjadi "tiket" masuk parlemen oleh sejumlah aktor politik.
Di tangan aktor politik, ijazah bukan lagi simbol kemampuan akademik, melainkan validasi sosial. Yakni sebagai tolok ukur kehormatan, pencapaian posisi politik hingga gengsi sosial.
Ijazah dan gelar bagi politis menjadi instrumen kekuasaan simbolis, dan legitimasi sosial seperti pernah dikemukakan sosiolog Pierre Bourdieu tentang konsep modal budaya yang terinstitusionalisasi (institutionalized cultural capital), yaitu menjadi modal politik menarik kepercayaan publik (trust) dan membangun citra.
Kredentialsme Ijazah Palsu
Ketika nilai substansial dari ilmu bergeser menjadi sekadar pajangan status, ijazah dan gelar, maka perburuan ijazah okeh aktor politik sebagai keniscayaan yang bisa terjadi tanpa kontrol publik.
Bahkan berubah ijazah dan gelar telah menjadi kredentialsme (credentialism) yakni instrumen pemujaan dan simbol status dan gengsi sosial.
Flexing Superioritas
Di era media sosial, ijazah dan gelar pun di tangan aktor politik dijadikan alat pamer (flexing) untuk mendongkrak perasaan superioritas dibanding rakyat kebanyakan.**