Perkumpulan Aktivis 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Rombak Kabinet

Foto: One
Para aktivis mengadakan pertemuan dan diskusi politik Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11/2026).
BANDUNG, KejakimpolNews.com – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menolak jika jabatan Wakil Presiden nantinya diisi figur militer. Organisasi ini mendorong agar posisi tersebut diberikan kepada tokoh sipil yang memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, dan komitmen terhadap supremasi sipil.
Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan dan diskusi politik Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11/2026). Forum itu juga menghasilkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan melakukan reshuffle kabinet.
Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan sekadar kompromi politik antarelite.
“Amanat Reformasi 1998 masih kami pegang. Posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Surya.
PA 98 juga mengingatkan potensi meluasnya peran militer di ranah sipil, termasuk melalui program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Mereka meminta profesionalisme TNI dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama.
Selain itu, PA 98 mendesak Kapolri membuka hasil penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganannya diminta dilakukan secara profesional dan transparan tanpa mengabaikan kebebasan berpendapat.
Terkait reshuffle, PA 98 meminta Presiden membuka ruang bagi kalangan profesional, teknokrat, akademisi, dan masyarakat sipil. Evaluasi kabinet juga perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah menangani persoalan ekonomi, pengangguran, PHK, upah buruh, konflik agraria, hingga bencana.
Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, mengatakan organisasinya akan mengawasi program strategis pemerintah, terutama penggunaan anggaran negara, energi, pangan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Sebagai tindak lanjut, PA 98 berencana menggelar diskusi publik pada 25–26 November 2026 dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, buruh, aktivis, dan elemen masyarakat sipil.
Surya menegaskan PA 98 tetap membuka komunikasi dengan pemerintah, tetapi tidak akan meninggalkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan sebagai bagian dari komitmen mengawal demokrasi dan amanat Reformasi 1998.**
Author: One
Editor: Maman Suparman