Berhenti Jadi Wapres, Menyelamatkan Diri Ala Gibran

foto

Foto : Istimewa

Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan "berhenti" sebagai Wakil Presiden RI.

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) sudah mempertimbangkan dalam putusannya, bahwa MK tidak menemukan ijazah atau tanda kelulusan setara SMA dari Gibran Rakabuming Raka. Yang ditemukan hanya daftar kehadiran. Dan itu tidak inheren (sama) dengan kelulusan.

Artinya di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, Gibran hanya menyerahkan Surat Keterangan (Suket) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menyatakan pendidikan Gibran "Setara SMA" palsu, dan Suket ini melempangan Gibran bisa ikut nyawapres.

Namun ihwal Suket Kemendikdasmen ini oleh Mahkamah Agung juga telah diputus. Suket katanya tidak syah dan harus dibatalkan dan dimusnahkan, dan tidak syah dijadikan syarat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden tahun 2024 berdampingan dengan Prabowo Subianto.

Kemudian muncul dimana-mana mana desakan publik agar "Putra Mahkota" Surakarta Itu mundur atau dimundurkan (dimakzulkan). Desakan Itu tiap hari terus mengalir.

Gibran sendiri tempak semakin terpepet. Lalu klimaksnya (tidak tahu apakah dia istikharah atau cuma karena bingung doang, tiba-tiba Gibran menyatakan "berhenti" bukan mundur atau mengundurkan diri walaupun maknanya sama saja yakni lengser dari kursi RI 2.

Kata "berhenti" ini sama persis seperti yang pernah dinyatakan presiden kedua Soeharto ketika meletakan jabatan sebagai Presiden RI, hal ini dilakukannya setelah mendapat tekanan dari DPR RI yang meminta mundur, juga massa mahasiswa yang telah mengepung gedung parlemen di Senayan.

Pernyataan berhenti sebagai wakil presiden dilakukan pada 11 November 2026, Gibran sendiri yang menyerahkan surat berhenti itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Airport Halim Perdanakusuma. Lalu besoknya tanggal 12 November ia menemui para pimpinan MPR RI di gedung Nusantara III Senayan.

Ketua MPR Ahmad Muzani segera merespon. Kepada media, Muzani menyatakan akan memproses berhentinya Gibran dari jabatan Wapres, atau kata sinonimnya sama dengan mengundurkan diri. Hal itu sesuai dengan aturan kenegaraan.

Dalam pasal 7 UUD 45 disebut jika jabatan wapres kosong dengan alasan apapun, Presiden mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.MPR harus memilih satu di antara dua nama yang harus diajukan sebagai kandidat Wapres baru dalam waktu 60 hari. Jadi kalau menurut jadwal, pertengahan bulan Desember kita akan punya Wakil Presiden baru.

Tapi patut dicatat, ada 120 anggota DPR dari semua (delapan) fraksi yang akan mengawal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Peduli amat dengan isu pengunduran diri atau berhenti.

Pemakzulan dilakukan setelah para anggota DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), tidak menggunakan Hak Angket sebab kesalahannya sudah jelas, final dan mengikat juga inkracht yakni putusan MK dan MA.

Yang jadi pertanyaan, apakah HMP ini akan digunakan atau tidak?, sebab dengan pernyataan Gibran "berhenti" tak perlu ada "pemakzulan". Namun dampaknya yang berbeda.

Sebab jika berhentinya Gibran dan HMP tak berlanjut, artinya Gibran resign dengan terhormat. Artinya, jika presiden atau wakil presiden mengundurkan diri secara sukarela (berhenti dengan hormat), mereka tetap berhak menerima uang pensiun dan berbagai fasilitas negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Sebaliknya, jika HMP dijalankan dan akhirnya DPR RI menyatakan menolak Gibran "berhenti" namun diputus dengan pemakzulan (berhenti tidak dengan hormat), maka Gibran Rakabuming tidak akan mendapatkan fasilitas maupun uang pensiun melalui mekanisme konstitusional, Gibran pun tidak berhak mendapatkan hak pensiun serta berbagai fasilitas negara bagi mantan pejabat

Namun yang ramai belakangan ini, bukan HMP yang telah diapungkan 120 anggota DPR sebagai jalan menuju pemakzulan, melainkan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD malah sibuk meminta Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua calon wapres pengganti Gibran. Keduanya bakan dipilih pada 9 Desember mendatang.

Apakah HPM "mati suri" atau tenggelam begitu saja?. Rakyat yang bingung, sebab di satu sisi MK dan MA "menyalahkan" syarat administrasi nyapres yang tak sesuai, di sisi lain, di sisi lain MPR cukup normatif saja, dengan meminta Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua orang penggantinya, artinya Closed Case, finish tak ada vonis!

Banyak yang berpendapat, jika berhentinya Gibran cukup dengan pernyataan lisan dan surat ke MPR RI tanpa proses di DPR RI misalnya dengan angket dan HMP. Maka akan terjadi preseden kelak di kemudian hari, jika presiden atau wakil presiden tersandung kasus hukum, maka cukup nyatakan "berhenti" saja, persoalan selesai.

Dengan pernyataan berhenti, sang mantan dan keluarganya tetap akan mendapat hak istimewa yakni dana pensiun bulanan, perumahan, kesehatan, mobil dan sopirnya seumur hidup. Dan ini tentu saja menjadi beban negara.**

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Lanjutkan Pemakzulan Gibran
Memahami Keseimbangan Ekosistem Kehidupan Ciptaan Allah Swt
Kompromi Elite Melumpuhkan Parlemen: Koalisi 99 Tolak Rapim DPRD Sumedang
Skandal Wabup Sumedang, Keberanian Parlemen Diuji Fungsi dan Hak Konstitusionalnya
Mundur Ala Dicky Chandra Tanpa Angket Tanpa HMP, Bagaimana dengan Gibran?