Menjaga Jawa Barat dari Api Perpecahan: Pelajaran 10 Muharram di Tengah Menguatnya Polarisasi

JATINANGOR, KejakimpolNews.com — Di tengah maraknya perdebatan identitas keagamaan dan mudahnya masyarakat terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial, sejumlah tokoh Islam di Jawa Barat mengingatkan bahwa ancaman terbesar umat saat ini bukan berasal dari perbedaan mazhab, melainkan dari ketidakmampuan mengelola perbedaan tersebut.

Pesan itu mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan menjelang 10 Muharram yang mempertemukan unsur Nahdlatul Ulama, akademisi, dan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia, (IJABI) di Jatinangor, Sumedang. Minggu (14/6).

Forum tersebut menjadi ruang refleksi tentang bagaimana umat Islam menghadapi perbedaan tanpa harus terjebak dalam konflik yang merugikan persatuan bangsa.

Wakil Ketua PWNU Jawa Barat, KH Ahmad Dasuki, menegaskan bahwa perbedaan merupakan realitas yang tidak mungkin dihapuskan. Yang terpenting, kata dia, adalah membangun kedewasaan dalam menyikapinya.

"Koeksistensi damai bukan berarti meleburkan identitas masing-masing kelompok. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk saling menghormati, memahami sudut pandang yang berbeda, dan hidup berdampingan secara dewasa," ujar Ahmad Dasuki.

Menurutnya, umat Islam perlu memperluas wawasan melalui dialog dan perjalanan intelektual agar tidak terjebak dalam cara pandang yang sempit. Ia mengingatkan bahwa sikap merasa paling benar sering kali menjadi pintu masuk lahirnya konflik sosial maupun keagamaan.

"Tradisi berpikir moderat harus terus dirawat. Moderasi bukan soal mengurangi keyakinan, tetapi bagaimana keyakinan itu menghadirkan ketenangan dan kemaslahatan bagi masyarakat," katanya.

Senada dengan itu, akademisi Fakultas Syariah UNISBA, Dr KH Ramdan Fawzi, menilai tragedi Karbala tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memelihara permusuhan sejarah.

Menurutnya, pelajaran terbesar dari peristiwa tersebut adalah keberanian melawan kezaliman, keserakahan, penindasan, dan berbagai bentuk provokasi yang memecah belah umat.

"Semakin luas ilmu seseorang, semakin besar kemampuannya menerima perbedaan. Yang harus dilawan bukan figur sejarah, melainkan sifat-sifat buruk yang masih hidup hingga hari ini," ujarnya.

Ramdan juga menekankan pentingnya menjaga persatuan umat atau hifdzul ummah. Dalam konteks Jawa Barat, menurutnya, nilai itu sejalan dengan falsafah Sunda silih asah, silih asih, silih asuh yang selama ini menjadi fondasi harmoni sosial masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Syura IJABI, KH Miftah Fauzi Rakhmat, mengajak umat Islam menjadikan 10 Muharram sebagai momentum memperluas cinta, pengorbanan, dan manfaat sosial.

"Ekspresi kecintaan kepada Ahlul Bait harus diwujudkan dengan cara yang menyejukkan, membawa manfaat, dan tidak menimbulkan kegelisahan sosial. Nilai pengorbanan tidak boleh berhenti sebagai cerita sejarah, tetapi harus menjadi tindakan nyata untuk membantu masyarakat," katanya.

Diskusi tersebut juga menyoroti fenomena media sosial yang sering mempercepat penyebaran narasi provokatif berbasis identitas. Dalam kondisi seperti itu, literasi keagamaan dan ruang dialog menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang dimainkan pihak tertentu.

Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, para narasumber sepakat bahwa perbedaan mazhab dan tradisi merupakan kekayaan intelektual umat, bukan ancaman. Tantangan terbesar saat ini bukan bagaimana menyeragamkan cara pandang, melainkan bagaimana memastikan keragaman tersebut tetap berada dalam bingkai persaudaraan dan kebangsaan.

Menjelang 10 Muharram, pesan yang mengemuka dari Jatinangor itu sederhana namun penting: persatuan tidak lahir dari kesamaan, melainkan dari kemampuan menghormati perbedaan.

Ketika ruang dialog tetap terbuka dan sikap saling menghargai terus dijaga, harmoni sosial di Jawa Barat akan tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman.**

Author: One
Editor: Maman Suparman