Petani Curhat, Dapur SPPG di Desa Rancaekek Wetan Tak Miliki IPAL

RANCAEKEK, KejakimpolNews.com - Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung saat ini menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG di RT01/RW22, Desa Rancaekek Wetan ini, diduga tidak dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Dalam aktivitas program MBG yang berlangsung itu tak dilakukan penyaringan, alias langsung dibuang ke saluran air, sehingga berdampak kepada masyarakat dan lahan pesawahan.

Bobby (54), warga terdampak mengatakan, jika limbah yang dibuang dapur SPPG ke saluran air kerap mengeluarkan aroma tak sedap.

"Sudah ada keluhan dan disampaikan, namun tidak direspon apalagi diselesikan,"kata Roby, Selasa (30/3/2026).

Bobby yang rumahnya tak jauh dari lokasi dapur SPPG, tepatnya hanya terhalang satu bangunan, mengaku jika limbah yang dibuang juga berdampak terhadap lahan pertanian.

"Dari kewilayahan sudah ada pengaduan juga, tapi memang dari pihak pengelola dapur SPPG tidak ada perbaikan IPAL," ungkapnya.

Bobby menjeskan, sejak awal pembangunan hingga berlangsungnya aktivitas dapur SPPG, pihak yayasan (pengelola) dinilai buruk koordinasi dan komunikasinya dengan warga maupun pengurus setempat.

Bahkan, akibat limbah yang secara langsung dibuang ke saluran air akibat dugaan tak adanya IPAL di dapur SPPG, membuat padi yang ditanam para petani mati, karena air limbah terserap ke area pesawahan.

"Tidak ada koordinasi, adapun yang dilakukan pihak dapur SPPG hanya memasang pipa, yang limbahnya tetap berdampak ke warga dan lahan pertanian," tutur Bobby.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dapur SPPG yang diduga tak memiliki IPAL tersebut dari Yayasan Banyuwangi Urip Sejahtera Sejati.

"Sebelum puasa dipasang pipa, akibat dari banyak keluhan warga," ujar Bobby.
"Padi sempat pada mati dan tidak ada penggantian dari dapur," tuturnya.

Terkait hal ini, Bobby yang juga mantan Ketua RW22 meminta pihak pengelola dapur SPPG dapat melakukan evaluasi, memperbaiki IPAL serta jalin koordinasi dengan warga dan pengurus setempat.

"Perbaiki IPAL dan pengelolaan limbah dapur. Berikut kami mempertanyakan biotank serta AMDAL dapur," ucapnya.

Bobby mengaku, padi yang mati pun setelah diberitahukan kepada pihak dapur tidak ada penggantian ataupun kompensasi.

"Dari awal pembangunan sampai berjalan distribusi tidak ada koordinasi dengan warga maupun pengurus kewilayahan, baik meminta izin atau komunikasi," imbuhnya.

"Begitu pun setelah banyak keluhan dan dampak kepada warga, pihak dapur tidak ada komunikasi maupun koordinasi," pungkas Bobby.**

Editor: Yayan Sofyan