APBN Devisit Melulu

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

RASA-rasanya, terutama anak muda muda belum pernah mendengar Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN surplus alias berlebih. Yang terdengar selalu devisit. Artinya pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Tahun 2026; asumsi devisit alias rugi bandar sekitar 2,5% sampai 2,7%*.

Sebenarnya soal anggaran jebol itu merupakan sejarah yang panjang. Sejak pemerintahan Orde Lama devisit itu sudah terjadi. Uang negara waktu itu habis dipake biaya perang melawan Belanda dalam perang kolonial kedua. Memberantas DI/TII pimpinan SM Kartosoewirjo. Merebut kembali Irian Barat yang dikangkangi terus oleh Belanda.

Salahnya menutup devisit waktu itu dilakukan dengan mencetak uang. Akibatnya terjadi inflasi yang terus meningkat, dampaknya krisis ekonomi yang memuncak pada tahun 1965. Gerakan mahasiswa yang turun ke jalan dengan semboyan perjuangan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat).
- Bubarkan PKI
- Rombak Kabinet Dwikora
- Turunkan harga

Demo dan digaungkannya Tritura mengakibatkan Presiden Sukarno terpaksa turun tahta dan selanjutnya lahirlah Orde Baru dengan mengangkat Suharto sebagai presidennya menggantikan Sukarno.

Pada masa Orde Baru, APBN dikelola dengan prinsip Anggaran Berimbang. Artinya pendapatan harus plas plus dengan pengeluaran. Namanya politik uang ketat (tight money police).

Tapi sesungguhnya zaman Orde Baru Itu APBN juga selalu devisit tapi disembunyikan dari rakyat. Devisit nya diam-diam ditutupi dari pinjaman luar negeri.

Cara inipun slain menambah utang juga mengakibatkan krisis ekonomi di tahun 1997. Inflasi sampai 600%.. Barang kebutuhan pokok selain mahal juga sulit diperoleh. Terjadi gerakan rakyat Yeng menyebabkan Presiden Suharto mundur.

Pascareformasi devisit dihalalkan dengan undang-undang. Dalam UU Nomor 17 tahun,2003 tentang keuangan negara devisit APBN dipatok maksimal 3% cari PDB (Product Domestik Bruto).

Tapi lantaran terjadi pandemi Covid 19 selama 2020 sampai 2022 terjadi lonjakan devisit lebih dari 3%. Devisit itu membengkak lantaran ada anggaran yang harus ditutupi seperti pemulihan kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi

Tehun 2020 devisit tercatat Rp.852,9 triliun atau setara 5,07%. Berikutnya tahun 2021 Rp1.006,4 triiyun (5,7%), dan pada tahun 2022 menurun jadi Rp,598 atau 4,57%.

Menghadapi devisit ini pemerintah Presiden Joko Widodo melakukan berbagai cara, di antaranya dengan:
- Menjual Surat Berharga Negara (SBN)
- Menggunakan sisa anggaran tahun lalu (SILPA).
- Menarik utang

Kebetulan Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani Indrawati jago cari utang, maka untuk menutup devisist ini melakukan berbagai cara, di antaranya, menggenjot pemasukan dari pajak.

Dalam usaha ini presiden tidak mengindahkan peringatan Menko Investasi Rizal Ramli. Yang terjadi Rizal (kini alm) dicopot dari yang baru satu tahun.

Apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo jika diakhir tahun ini devisit kita yang lebih dari 3%.
Mengingat kondisi sekarang, "Menteri Ekonomi grup diskusi "Ngadu Bako" Whisnu Wardhana, S.H., M.H., menyebut bukan hal mustahil. Bagaimana tidak wong kita masih terus mengimpor barang kebutuhan pokok masyarakat.

Ya apa boleh buat, rakyat harus siap siap menghadapi kondisi qekonomi dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari.**